Entah ada apa dengan negeri ini. Banyak sekali persoalan yang sebetulnya sudah sejak lama terjadi tetapi seperti dibiarkan terus berulang. Salah satu contoh yang paling nyata terlihat pada setiap pascalebaran seperti saat ini ialah problem urbanisasi. Ia tak pernah absen menjadi momok sekaligus hantu sektor kependudukan dan perekonomian.
Urbanisasi jelas bukan baru. Membludaknya migrasi penduduk perdesaan menuju kota-kota besar pascalebaran juga bukan baru berlangsung dua-tiga tahun ini saja. Ini masalah klasik yang sudah ada sejak berpuluh-puluh tahun lalu dan selalu mengiringi perayaan dan ritual mudik Lebaran. Agak aneh sebetulnya jika sampai sekarang pemerintah masih saja kewalahan menghadapi arus urbanisasi yang terus meningkat.
Setiap tahun publik bisa melihat pemerintah hampir selalu hanya bisa bersikap reaktif dengan menyiapkan perangkat dan aturan sekadar untuk membatasi laju perpindahan orang dari desa ke kota pada waktu itu saja. Di Jakarta, misalnya, pemerintah provinsi menggelar razia penduduk tak ber-KTP DKI.
Pendekatan pemerintah menjadi sangat parsial karena pada saat yang sama mereka melupakan akar masalah sesungguhnya mengapa urbanisasi besar-besaran terus saja berulang setiap tahun.
Akibatnya, alih-alih berhenti atau menurun, jumlah orang yang masuk dalam gelombang urbanisasi justru terus meningkat dari tahun ke tahun. Pascalebaran tahun ini saja Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi memperkirakan tak kurang dari 500 ribu penduduk perdesaan akan ikut gerbong arus balik dan melakukan migrasi ke sejumlah kota besar di Indonesia.
Harus diakui, akibat absennya pemerintah selama ini membangun ekonomi perdesaan dan mengembangkan pertanian, kue di perkotaan memang terasa lebih sedap dan menggoda, terutama bagi pendatang dari desa. Akibat pemerintah lebih fokus pada industrialisasi, kota dan wilayah-wilayah pinggirannya atau suburban menjadi semacam magnet berdaya tarik luar biasa. Sebaliknya, desa dengan keunggulan agrarisnya kini tak lagi punya daya serap yang cukup untuk menahan penduduknya tidak berperilaku seperti laron yang mudah tergiur oleh gemerlapnya lampu kota.
Bukan kebetulan jika momen kisruhnya arus balik dan urbanisasi pasca-Lebaran kali ini hampir berbarengan dengan usainya pemilihan presiden.Inilah kenyataan yang mestinya jadi pelajaran pertama bagi pemerintahan mendatang. Inilah ujian bagi pemerintahan lima tahun ke depan untuk mengefektifkan konsep desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah yang sudah lama kita adopsi. Idealnya dua hal tersebut mampu menjadi instrumen untuk menekan angka urbanisasi, tapi faktanya sampai saat ini tidak.
Publik tentu berharap presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang dalam salah satu visinya berjanji akan membangun pertanian dan perdesaan. Publik menunggu apa langkah konkret mereka untuk meminimalkan sentralisasi pembangunan di perkotaan sekaligus mengembangkan potensi ekonomi besar yang dimiliki daerah perdesaan. Desentralisasi pembangunan diharapkan bisa menjadi poin dari fokus pembangunan ekonomi dari pasangan terpilih.
Kini bukan saatnya lagi untuk ragu membangun sentra-sentra industri baru berbasis pertanian di daerah. Kita yakin jika dikelola dengan baik, potensi ekonomi daerah serta perdesaan akan menjelma menjadi kekuatan perekonomian dahsyat, yang pada akhirnya bukan hanya menekan angka urbanisasi, melainkan juga akan memperkecil ketimpangan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
