()

Jangan Mainkan Suara Rakyat

14 Juli 2014 00:01
ALASAN utama mengapa asas pemilihan umum ditambah dengan kata ‘jujur, adil, dan demokratis’ di belakang asas langsung, umum, bebas, dan rahasia ialah demi menjamin pemilu bebas dari kecurangan.
 
Sayangnya, prinsip jujur, adil, dan demokratis itu pulalah yang selalu menjadi persoalan dari pemilihan ke pemilihan.
 
Upaya mewujudkan pemilu yang bersih dari perilaku lancung pun masih jauh panggang dari api. Yang kerap terjadi justru ‘kerja sama’ haram antara penyelenggara pemilu dan kontestan demi keuntungan sesaat kedua pihak sembari mengkhianati rakyat.
 
Kasus ditemukannya sejumlah kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara yang termaktub di data formulir C-1 yang diunggah di laman Komisi Pemilihan Umum, misalnya, memberi kita sinyal bahwa celah untuk munculnya kemungkinan manipulasi belum sepenuhnya hilang. Di TPS 17 Kecamatan Cempaka Putih, Kelurahan Rawasari, Jakarta Pusat, ada ketidaksinkronan jumlah dalam formulir C-1 yang diunggah. Suara Prabowo-Hatta sejumlah 497, sedangkan Jokowi-JK 193.
 
Keanehan ada pada jumlah seluruh suara sah yang ditulis seharusnya 680, tetapi tertera 490.
 
Hal serupa juga terjadi di TPS 41 Pulo Gadung, Rawamangun, Jakarta Timur. Prabowo-Hatta memperoleh 289 suara, sedangkan Jokowi-JK memperoleh 231 suara. Namun, jumlah suara sah tertulis 470 suara.
 
Kita mengapresiasi KPU yang mengunggah formulir C-1 di laman mereka. Itu semua dimaksudkan agar prinsip transparansi terpenuhi, dan dugaan bakal munculnya kecurangan bisa dideteksi sejak dini.
 
Namun, kita juga tidak bisa berharap banyak dari pengunggahan formulir tersebut. Basis sah kemenangan pilpres tetaplah penghitungan suara manual yang dirapatplenokan di kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan ujungnya di KPU.
 
Karena itu, tugas mengawasi dan mengawal suara masih jauh dari kata selesai. Temuan kejanggalan itu justru menjadi pemandu baik bagi pengawas maupun sukarelawan untuk melipatgandakan kewaspadaan.
 
Temuan itu sekaligus menjadi alarm bagi penyelenggara pemilu untuk tidak main-main dan memain-mainkan suara rakyat. Sekecil apa pun upaya ‘main mata’ bakal diketahui publik. Apalagi, KPK sudah siap menjerat penyelenggara dan pengawas pilpres yang lancung.
 
Kita sudah sepakat bahwa transisi demokrasi sudah saatnya diakhiri, lalu kita bersiap memasuki demokrasi sepenuhnya. Jangan sampai gerbang demokrasi yang sudah terbuka ditutup kembali oleh aksi curang demi menuruti syahwat kekuasaan dan uang.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Oase

TERKAIT
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif