Pandji Pragiwaksono. Foto" YouTube Pandji Pragiwaksono

Viral Mens Rea Pandji, Sosiolog: Itu Kritik Kekuasaan, Bukan Sekedar Lawakan

Citra Larasati • 20 Januari 2026 13:26

Jakarta: Pertunjukan Stand Up Comedy Mens Rea karya Pandji Pragiwaksono dinilai tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga membuka ruang refleksi serius terhadap ketimpangan struktural dalam sistem hukum dan relasi kekuasaan di Indonesia. Pandangan ini disampaikan oleh Dr. Ivanovich Agusta, Sosiolog Pedesaan IPB University.

Ia menilai, Mens Rea menjadi medium kritik sosial yang efektif karena mampu menyoroti timpangnya akses terhadap keadilan melalui bahasa yang dekat dengan publik.

Dalam doktrin hukum pidana, mens rea merujuk pada unsur niat jahat yang harus dibuktikan untuk memidana seseorang. Namun, menurut Ivanovich, penggunaan istilah ini sebagai judul pertunjukan justru membalik logika hukum secara simbolik.

“Pandji tidak sedang mengakui kesalahan pribadi, melainkan menuduh bahwa ‘niat jahat’ itu bersemayam dalam struktur kekuasaan. Panggung komedi berubah menjadi ruang persidangan publik, di mana elite politik dan pejabat negara diadili melalui satire dan tawa,” jelasnya.

Respons Institusi Memperkuat Kritik

Lebih jauh, Ivanovich menilai respons institusional terhadap pertunjukan tersebut justru memperkuat kritik yang disampaikan. Ketika komedi kritis menjadi viral, respons yang muncul seringkali bukan dialog kebijakan, melainkan pelaporan hukum.

“Ini menunjukkan siapa yang memiliki akses untuk memobilisasi hukum. Komika yang mengkritik kekuasaan bisa dengan mudah dilaporkan, sementara elite dengan kebijakan kontroversial hampir tidak tersentuh mekanisme akuntabilitas serupa,” tegasnya.

Jembatan Sosial

Menurutnya, komedi kritis berpotensi sebagai jembatan sosial bagi isu-isu kelompok termarjinalkan. Melalui popularitasnya, Pandji dinilai meminjamkan ruang publik bagi persoalan yang terpinggirkan.

“Komedi berfungsi sebagai bridging social capital yang menghubungkan pengalaman korban penggusuran atau masyarakat adat dengan kesadaran politik kelas menengah urban,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengingatkan akses pertunjukan berbasis platform berlangganan membuat kritik sosial ini cenderung dinikmati kelompok tertentu.

Dalam konteks konflik agraria, Ivanovich melihat humor sebagai alat advokasi memiliki dua sisi. Di satu sisi, satire mampu membongkar bahasa teknokratis kebijakan yang rumit. “Kebijakan izin tambang tiba-tiba menjadi bahasa yang mudah dipahami. Ini memicu kesadaran publik,” katanya.

Namun di sisi lain, penyederhanaan melalui humor berisiko mengaburkan persoalan mendasar seperti kerusakan ekologis. “Publik bisa terjebak pada kritik moral terhadap aktor tertentu dan melupakan persoalan sistemik,” tambahnya.

Ivanovich menegaskan, kritik sosial melalui komedi tidak akan cukup untuk perubahan nyata tanpa ekosistem yang lebih luas. “Akademisi berperan menerjemahkan kritik budaya menjadi argumen ilmiah dan rekomendasi kebijakan. Komedi membuka kesadaran, tetapi perubahan membutuhkan riset dan advokasi yang terukur,” pungkasnya.