Jakarta: Hasil riset menunjukkan sekitar 37,4 persen anak di Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi dan 58,87 persen anak berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan moneter.
Persoalan ini dapat memengaruhi kesempatan untuk belajar, memperoleh layanan kesehatan, kesempatan bermain, merasa aman, hingga menentukan pilihan di masa depan.
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), Wisnu Nugroho, mengatakan kondisi pasar tenaga kerja Indonesia saat ini menunjukkan paradoks dalam pembangunan ekonomi. Indonesia mampu menyerap hampir 50 juta pekerja dalam sekitar dua setengah dekade, tetapi penyerapan itu belum menghasilkan mobilitas vertikal yang sebanding.
“Pasar menyerap pekerja, tetapi sayangnya tidak mempromosikan mereka,” ujar Wisnu dalam Diskusi Mubyarto Public Policy Forum bertajuk “Navigating Shrinking Middle Class, Lasting Poverty and Vulnerability” dikutip dari laman ugm.ac.id, Senin, 16 November 2026.
Menurut kajian yang dikerjakannya bersama beberapa rekan ekonom untuk periode 2001-2024, sekitar 59,4 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal atau sekitar 87,7 juta orang. Pada saat yang sama, banyak pekerja bekerja dalam waktu panjang, bahkan lebih dari 50 jam per minggu.
“Ini bukan soal usaha, bukan soal jam kerja. Ada sesuatu yang lain,” kata dia.
Wisnu mengatakan persoalannya terletak pada mobilitas. Dia menggambarkannya sebagai working without a ladder, kondisi di mana pekerja terus bekerja, tetapi tidak memiliki 'tangga' untuk naik menuju pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik.
Pertumbuhan ekonomi juga tidak dinikmati secara merata. Kelompok yang telah memiliki aset memperoleh pertumbuhan yang lebih tinggi, sementara kelompok menengah dan bawah memperoleh pertumbuhan yang lebih kecil dan sebagian kelompok menengah justru terus berada di sekitar garis kemiskinan.
“Ekonomi kita bukan lemah. Persoalannya adalah siapa yang sebenarnya mendapatkan hasilnya,” jelas Wisnu.
Kondisi ini semakin terlihat pada pekerjaan berbasis rumah. Dari sekitar 18 juta pekerjaan yang tercipta pada 2018-2024, lebih dari separuhnya merupakan pekerjaan berbasis rumah. Perempuan memiliki kemungkinan sekitar empat kali lebih besar untuk berada dalam pekerjaan ini.
Banyak pekerja tidak memperoleh jaminan sosial dan asuransi, sementara hanya sekitar 4 persen yang memiliki kontrak tertulis dan kepatuhan terhadap upah minimum berada di sekitar 12 persen. Wisnu mengkritisi cara keberhasilan penciptaan lapangan kerja kerap dipersempit menjadi angka.
“Ketika politisi mengatakan akan menciptakan 19 juta pekerjaan, pertanyaannya adalah pekerjaan seperti apa?” tanya dia.
Dia mengaitkan persoalan itu dengan pemikiran Mubyarto mengenai ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan. Bagi Wisnu, pekerjaan berbasis rumah tidak semestinya dipertahankan sebagai mekanisme bertahan hidup.
Apabila pekerjaan formal belum mampu menyerap seluruh tenaga kerja, sektor informal perlu diperkuat agar memiliki peluang berkembang. Wisnu menuturkan apabila pekerjaan formal belum tersedia bagi semua orang, pilihan kebijakan bukan membiarkan pekerja informal bertahan sendiri.
Pekerjaan berbasis rumah dan sektor informal justru perlu diberi pengakuan, perlindungan, modal, dan kemampuan untuk berkembang. Sehingga kerja tidak berhenti sebagai cara bertahan hidup, tetapi menjadi jalan menuju kesejahteraan.
Professor dari Australian National University (ANU), Sharon Bessel, mengungkap dalam dua dekade terakhir, proporsi anak yang hidup dalam kemiskinan moneter di Indonesia turun dari hampir satu dari empat anak pada 2003 menjadi sekitar satu dari sembilan anak pada 2023. Capaian ini telah memperbaiki kehidupan dan kesempatan jutaan anak, tetapi belum sepenuhnya menggambarkan pengalaman mereka.
“Keberhasilan ini telah meningkatkan kehidupan dan kesempatan jutaan anak. Namun, kemiskinan moneter hanya menceritakan sebagian dari keseluruhan persoalan,” ujar Sharon.
Apabila kemiskinan dilihat melalui pendekatan multidimensi UNICEF yang mencakup pendidikan, pangan dan gizi, kesehatan, perlindungan anak, perumahan dan fasilitas, serta akses terhadap informasi, proporsi anak yang mengalami kemiskinan mencapai 37,4 persen. Sementara itu, 58,87 persen anak berada dalam kondisi rentan terhadap kemiskinan moneter.
Sharon mengatakan kerentanan ini juga berkaitan dengan kondisi kelas menengah bawah dan pasar kerja yang masih didominasi pekerjaan informal dengan pendapatan rendah atau tidak stabil serta perlindungan sosial terbatas. Karena itu, memahami kemiskinan tidak cukup dilakukan melalui angka, tetapi juga perlu melihat pengalaman anak secara langsung.
“Anak-anak yang mengalami kesulitan akibat kemiskinan atau ketidakberuntungan memiliki pengetahuan unik yang tidak dimiliki oleh mereka yang memiliki pengalaman hidup yang sangat berbeda,” tutur dia.
Melalui penelitian bersama anak dalam beberapa organisasi, Sharon mengembangkan pemahaman kemiskinan yang menempatkan pengalaman anak sebagai titik penting. Ia mengacu pada pemikiran Ruth Lister yang mengingatkan jika pengukuran kemiskinan seringkali mengikuti data yang tersedia, bukan kebutuhan untuk menghasilkan perubahan.
“Pertama-tama kita perlu mengonseptualisasikan kemiskinan, kemudian mendefinisikannya dengan jelas. Pengukuran tetap penting, tetapi pengukuran harus berkontribusi terhadap perubahan,” jelas Sharon.
Dalam kerangka yang berpusat pada anak, kemiskinan mencakup dimensi material, kesempatan, dan relasi. Dimensi material berkaitan dengan keterbatasan sumber daya dan fasilitas dasar.
Dimensi kesempatan mencakup terbatasnya pilihan anak untuk belajar, memperoleh layanan kesehatan, bermain, beristirahat, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Adapun dimensi relasional berkaitan dengan hubungan anak dengan keluarga, teman, guru, dan orang-orang yang memberikan dukungan.
“Anak-anak hampir selalu memulai dengan membicarakan orang-orang yang berarti bagi mereka, terutama keluarga, tetapi juga teman, guru, dan orang-orang di komunitas mereka,” ungkap Sharon.
Ketiga dimensi ini dapat saling bertumpuk dalam pengalaman anak. Keterbatasan fasilitas rumah, misalnya, dapat berjalan bersama dengan kesulitan bersekolah, rasa malu, diskriminasi, hingga kekhawatiran terhadap kondisi orang tua.
Sharon mencontohkan anak yang harus menggunakan toilet umum karena tidak memiliki fasilitas sanitasi di rumah serta anak yang mencemaskan ayahnya yang bekerja keras dan pulang dalam keadaan lelah. Pengalaman itu menunjukkan kemiskinan anak tidak selalu tampak dalam ukuran pendapatan.
Kondisi material, kesempatan, dan hubungan sosial dapat membentuk pengalaman kemiskinan secara bersamaan. Karena itu, Sharon membagi respons kebijakan ke dalam tiga pendekatan, yakni patching, reforming, dan transforming.
Patching berfokus pada kebutuhan mendesak seperti pangan dan perlengkapan sekolah. Reforming mengubah kebijakan agar sistem menjadi lebih adil, sedangkan transforming menyasar gagasan dan struktur yang mempertahankan ketimpangan.
Sharon menilai berbagai kebijakan Indonesia, termasuk bantuan sosial, makanan sekolah, pendidikan, dan jaminan kesehatan, memiliki peran penting, tetapi penyediaan akses perlu diikuti perhatian terhadap kualitas dan keadilan. Perspektif ini juga sejalan dengan pemikiran Mubyarto mengenai pentingnya institusi, pemerataan, keadilan, etika, serta keberlanjutan dalam pembangunan. Pertumbuhan ekonomi tidak cukup apabila tidak disertai penurunan ketimpangan sosial.
FOLLOW US
Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan