Profesor Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Andalas (Unand), Sumaryati Sykur menyebut pemerintah memiliki peranan penting dalam memimpin upaya membangun ketahanan kesehatan nasional. Menurutnya, penting dilakukan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Termasuk, peningkatan kualitas dosen dan peneliti di bidang bioteknologi kesehatan. Hal ini demi menghadirkan terobosan-terobosan inovatif dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan publik pada masa mendatang.
"Kami mengusulkan agar pemerintah dan para pemangku kepentingan bekerja sama dalam mempromosikan keilmuan bioteknologi kesehatan untuk dapat menarik talenta terbaik anak negeri dalam menekuni bidang ini," kata Sumaryati dalam acara Pfizer Biotech Fellowship Program secara daring, Selasa, 23 November 2021.
Selanjutnya, dia juga mendorong pemerintah untuk memajukan kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bioteknologi kesehatan. Ia menyebut pemerintah mesti hadir membuat kebijakan memudahkan perguruan tinggi melakukan kolaborasi penelitian, baik sesama kampus di dalam maupun luar negeri.
"Kami mengimbau pemerintah untuk menyinergikan segala sumber daya penelitian sehingga kerja sama antar lembaga dan universitas bisa membuat penelitian semakin efektif dan efisien," lanjutnya.
Baca: Mengungkap Metode Eksperimen Alami Pemenang Nobel Ekonomi 2021
Pendamping program Training of Trainers, Pfizer Biotech Fellowship itu juga mendorong Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersinergi untuk menyusun peta jalan pengembangan bioteknologi kesehatan. Peta itu mesti jelas dan terarah dengan melibatkan pemangku kepentingan lainnya.
Selain itu dia juga meminta pemerintah memastikan bahwa peraturan-peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan peraturan- peraturan lain terkait pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, mampu mendukung penelitian yang inovatif dan berkelanjutan.
"Kami juga mengimbau agar pendanaan penelitian yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat diperbesar untuk mendorong riset-riset inovatif serta administrasi pendanaan penelitian dibuat lebih sederhana, efektif dan efisien sehingga para peneliti dapat lebih fokus pada penelitian dan bukan pada pemenuhan persyaratan administrasi," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
