"Dari D614G ini kita harus evaluasi diri, apakah protokol kesehatan kita sudah dilakukan maksimal. Seberapa persen? kalau 50 atau 60 persen ya enggak bisa. Harus 100 persen kita mengimplementasikan protokol kesehatan," ujar Dicky kepada Medcom.id, Rabu 2 September 2020.
Menurutnya, implementasi protokol kesehatan di Indonesia banyak yang kebobolan. Dengan begitu, baik virus korona mutasi maupun nonmutasi jika implementasi protokol kesehatan tidak berjalan baik, maka penyebaran virus tidak akan dapat ditekan.
"Kemudian evaluasi juga harus dilakukan dari pihak pemerintah, sudah seberapa optimal penerapan strategi testing dan tracing-nya dari segi kuantitas dan kualitas. Apakah sudah mengacu pada target global yang ditetapkan WHO atau tidak," jelas Dicky.
Baca juga: Menristek: Mutasi Virus Korona D614G Terdeteksi di Lima Kota
Selanjutnya, menurut Dicky, saat mutasi D614G ini menjadi varian korona yang lebih kuat maka, sudah saatnya ada sanksi yang diterapkan bagi pelanggar protokol kesehatan. Sanksi harus bisa diterapkan kepada seluruh lapisan masyarakat.
"Yang jadi PR (pekerjaan rumah) di banyak negara termasuk di Indonesia adalah masalah penerapan implementasi kedisiplinan dan power dari sanksi untuk memperkuat disiplinnya institusi maupun orang per orang," lanjutnya.
Termasuk sanksi kepada kantor-kantor juga institusi pemerintahanan. Sebab dia melihat dari sisi pemerintah sendiri belum menerapkan protokol kesehatan, dan protokol kesehatan hanya sebatas slogan.
"Protokol sebagus apapun itu, tidak akan berfungsi ketika tidak dijalankan optimal. Berarti protokol minimal dengan disiplin, jauh efektif dari pada protokol bagus tapi tidak dilakukan optimal," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
