Perbedaan DPR dan MPR. Foto: Medcom.id
Perbedaan DPR dan MPR. Foto: Medcom.id

Perbedaan DPR dan MPR: Susunan, Tugas, Fungsi dan Wewenangnya

Renatha Swasty • 16 November 2026 17:04
Ringkasnya gini..
  • DPR merupakan lembaga legislatif beranggotakan partai politik pilihan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, serta pengawasan.
  • Sementara itu, MPR beranggotakan seluruh anggota DPR dan DPD yang memiliki wewenang konstitusional seperti mengubah UUD 1945 dan melantik presiden.
  • Perbedaan utama keduanya terletak pada susunan keanggotaan, di mana MPR menggabungkan unsur perwakilan politik dan perwakilan daerah.
Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan dua lembaga negara yang memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keduanya sama-sama berkaitan dengan perwakilan rakyat, tetapi memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan berbeda.

Perbedaan DPR dan MPR dapat dilihat dari susunan keanggotaan, fungsi utama, hingga kewenangan yang dimiliki. Ketentuan mengenai kedua lembaga tersebut diatur dalam UUD 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Lantas, apa saja perbedaan DPR dan MPR? Melansir dari laman masing-masing lembaga, berikut penjelasannya.

Pengertian DPR dan MPR

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang anggotanya berasal dari partai politik dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun sekali. Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang terdiri atas seluruh anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu.

Perbedaan Susunan Keanggotaan

Anggota DPR dipilih melalui pemilu dari partai politik peserta pemilu. Mereka bertugas mewakili aspirasi masyarakat melalui daerah pemilihan masing-masing. Sementara itu, anggota MPR terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD.

Dengan demikian, MPR menggabungkan unsur perwakilan politik melalui DPR dan perwakilan daerah melalui DPD.

Perbedaan Tugas dan Fungsi DPR dan MPR

Tiga fungsi utama DPR

Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu:
  • Fungsi legislasi: DPR memiliki kewenangan membentuk undang-undang bersama Presiden. DPR juga menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan membahas rancangan undang-undang
  • Fungsi anggaran: DPR membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Presiden
  • Fungsi pengawasan: DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan
Selain ketiga fungsi tersebut, DPR juga bertugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Tugas dan fungsi MPR

MPR memiliki tugas dan kewenangan yang lebih berfokus pada kehidupan konstitusional negara. Berdasarkan Pasal 5 UU MD3, MPR memiliki sejumlah tugas, yaitu:
  1. Memasyarakatkan ketetapan MPR.
  2. Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
  3. Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta pelaksanaannya.
  4. Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.

Perbedaan Wewenang DPR dan MPR

DPR dan MPR juga memiliki kewenangan khusus yang berbeda, yakni:

Wewenang DPR

Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:
  1. Menyusun dan membahas rancangan undang-undang (RUU).
  2. Menetapkan undang-undang bersama Presiden.
  3. Memberikan persetujuan terhadap RAPBN.
  4. Mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
  5. Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
  6. Mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR sesuai mekanisme konstitusi.
DPR juga memiliki tiga hak kelembagaan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Wewenang MPR

Berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 dan ketentuan UU MD3, MPR memiliki sejumlah kewenangan, yaitu:
  1. Mengubah dan menetapkan UUD 1945.
  2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilu.
  3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
  4. Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
  5. Memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai ketentuan konstitusi.
  6. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mengalami kekosongan jabatan secara bersamaan sesuai mekanisme konstitusi.
Perbedaan DPR dan MPR terletak pada susunan anggota, fungsi, tugas, dan kewenangannya. Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945. (Adinda Kinanthi) 
 

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(REN)




TERKAIT

BERITA LAINNYA

social
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan