Perbedaan DPR dan MPR dapat dilihat dari susunan keanggotaan, fungsi utama, hingga kewenangan yang dimiliki. Ketentuan mengenai kedua lembaga tersebut diatur dalam UUD 1945 serta Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Lantas, apa saja perbedaan DPR dan MPR? Melansir dari laman masing-masing lembaga, berikut penjelasannya.
Pengertian DPR dan MPR
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang anggotanya berasal dari partai politik dan dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum (pemilu) setiap lima tahun sekali. Sementara itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga negara yang terdiri atas seluruh anggota DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilu.Perbedaan Susunan Keanggotaan
Anggota DPR dipilih melalui pemilu dari partai politik peserta pemilu. Mereka bertugas mewakili aspirasi masyarakat melalui daerah pemilihan masing-masing. Sementara itu, anggota MPR terdiri atas seluruh anggota DPR dan seluruh anggota DPD.Dengan demikian, MPR menggabungkan unsur perwakilan politik melalui DPR dan perwakilan daerah melalui DPD.
Perbedaan Tugas dan Fungsi DPR dan MPR
Tiga fungsi utama DPR
Berdasarkan Pasal 20A UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi utama, yaitu:- Fungsi legislasi: DPR memiliki kewenangan membentuk undang-undang bersama Presiden. DPR juga menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan membahas rancangan undang-undang
- Fungsi anggaran: DPR membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan Presiden
- Fungsi pengawasan: DPR mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, serta kebijakan pemerintah agar berjalan sesuai ketentuan
Tugas dan fungsi MPR
MPR memiliki tugas dan kewenangan yang lebih berfokus pada kehidupan konstitusional negara. Berdasarkan Pasal 5 UU MD3, MPR memiliki sejumlah tugas, yaitu:- Memasyarakatkan ketetapan MPR.
- Memasyarakatkan Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.
- Mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD 1945, serta pelaksanaannya.
- Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan UUD 1945.
Perbedaan Wewenang DPR dan MPR
DPR dan MPR juga memiliki kewenangan khusus yang berbeda, yakni:Wewenang DPR
Dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR memiliki sejumlah kewenangan, antara lain:- Menyusun dan membahas rancangan undang-undang (RUU).
- Menetapkan undang-undang bersama Presiden.
- Memberikan persetujuan terhadap RAPBN.
- Mengawasi pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah.
- Menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- Mengusulkan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada MPR sesuai mekanisme konstitusi.
Wewenang MPR
Berdasarkan Pasal 3 UUD 1945 dan ketentuan UU MD3, MPR memiliki sejumlah kewenangan, yaitu:- Mengubah dan menetapkan UUD 1945.
- Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilu.
- Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
- Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
- Memilih Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya sesuai ketentuan konstitusi.
- Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mengalami kekosongan jabatan secara bersamaan sesuai mekanisme konstitusi.