Dosen sekaligus pakar hukum UGM Sri Wiyanti (kanan). Metro TV
Dosen sekaligus pakar hukum UGM Sri Wiyanti (kanan). Metro TV

Hot Room

Perguruan Tinggi Dituntut Susun Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual yang Baik

Pendidikan pelecehan seksual Kebijakan pendidikan Program Pendidikan kekerasan seksual Hot Room Pelecehan Seksual di Kampus Permendikbud PPKS Permendikbud Pencegahan Kekerasan Seksual
MetroTV • 11 November 2021 10:07
Jakarta: Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi sudah sangat mengkhawatirkan. Tidak adanya mekanisme melapor bagi korban kekerasan seksual membuat mahasiswa kerap bungkam.
 
“Keadaannya sangat parah (kasus pelecehan seksual di kampus),” ujar pakar hukum UGM Sri Wiyanti dalam program Hotroom di Metro TV, Rabu, 10 November 2021.
 
Survei dari Aliansi Dosen di berbagai universitas menunjukkan korban kekerasan seksual ada di lingkungan kampus. Namun, persoalan ini kerap tak tertangani dengan baik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


“Jadi kampus yang berintegritas bukan karena di kampus tidak ada kasus kekerasan seksual, namun bagaimana kampus merespons kekerasan seksual dengan baik, membuat kebijakan, dan membuat mekanisme agar korban bisa ditangani dengan baik,” jelas Sri.
 
Baca: Akademisi Minta Kemendikbudristek Gercep Cabut Permendikbudristek PPKS
 
Kekerasan seksual di kampus bukan hanya dilakukan oleh dosen. Kekerasan seksual juga dapat dilakukan mahasiswa dan pihak lain. Selain itu, kekerasan seksual dapat terjadi saat mahasiswa menjalani program internship.
 
“Jadi beragam sekali, ” kata Sri.
 
Sri meminta agar pelaku kekerasan seksual di kampus bisa dihukum sesuai dengan prinsip pendidikan. Kampus dituntut untuk bisa menyediakan mekanisme yang baik terkait penanganan kasus kekerasan seksual.
 
“Kalau perguruan tinggi tidak memiliki mekanisme yang baik untuk merespons kekerasan seksual alangkah betapa memalukannya dan sangat sedih,” tegas Sri.
 
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) menuai polemik.  Terutama, Pasal 5 ayat (2) Permendikbud PPKS memuat frasa "tanpa persetujuan korban" yang dinilai mendegradasikan substansi kekerasan seksual. (Widya Finola Ifani Putri)
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif