Aturan Kesejahteraan Guru Disebut Tak Perlu Melimpahkan ke UU ASN dan UU Ketenagakerjaan

Ilham Pratama Putra • 13 September 2022 19:41

Jakarta: Draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) mengatur tunjangan bagi guru ASN diatur dalam UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Sementara itu, tunjangan bagi guru non-ASN diatur dalam UU Ketenagakerjaan.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meyakini pelimpahan aturan tunjangan ke UU ASN dan UU Ketenagakerjaan akan meningkatkan kesejahteraan guru. Namun, Perhimpunan dan Pendidikan Guru (P2G) berpendapat berbeda.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menyatakan hal itu justru merepotkan. Dia menyebut akan lebih mudah tunjangan langsung diatur dalam RUU Sisdiknas.

"Jika ingin menyejahterakan guru kenapa mesti melimpahkan ke UU ASN bagi guru ASN dan UU Ketenagakerjaan bagi guru swasta? Kenapa tidak diatur sendiri di RUU Sisdiknas agar regulasinya harmonis," tutur Satriwan dalam keterangan tertulis, Selasa, 13 September 2022.

Satriwan menilai pelimpahan aturan tunjangan guru ke UU ASN dan UU Ketenagakerjaan membuat segala aturan di RUU Sisdiknas tidak harmonis. Bahkan, dia menilai akan melahirkan regulasi tumpang tindih.

"Cara Mendikbudristek yang mengatur tata kelola guru swasta di bawah UU Naker atau Ciptaker saja sudah keliru, terkesan pendekatannya yang sangat ekonomis industrial," tutur dia.

Satriwan mengatakan aturan yang dibangun menyalahi filosofi pendidikan dan guru. Sebab, hubungan guru dengan yayasan bukan seperti relasi industrial seperti halnya buruh dan perusahaan pemberi kerja, melainkan relasi pedagogis dan budaya.

"Apalagi keberadaan yayasan itu selama ini diatur berada di bawah naungan UU Yayasan bukan UU Perseroan Terbatas (PT). Jadi, mana mungkin guru dan yayasan tunduk pada UU Naker atau Ciptaker yang bukan bagian dari dirinya?" tanya Satriwan.