"Ke depan kalau dipertahankan terus dan pemerintah melengkapi lalu bekerjasama dengan sekolah swasta dalam hal zonasi itu akan lebih bagus," kata Pemerhati Pendidikan Universitas Multimedia Nusantara, Doni Koesoema kepada Medcom.id, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2019.
Doni mengingatkan potensi munculnya masalah baru dari penerapan sistem zonasi ini. Salah satunya, ketimpangan kualitas antara sekolah negeri dan swasta.
Pemerintah dianggap hanya fokus meningkatkan sarana dan prasarana sekolah negeri. Sementara swasta 'dianaktirikan'.
"Sekarang ini pemerintah ini kan masih konsen dalam meningkatkan kualitas sekolah negeri saja jadi nanti pemerataan nya masih sekolah negeri, gurunya sekolah negeri sementara sekolah swasta nanti tertinggal," ujar Doni.
(Baca: ASN Disdik Dinilai Kurang Sigap Soal Zonasi)
Doni bahkan khawatir sekolah swasta gulung tikar jika kerap tidak dilibatkan dalam kebijakan-kebijakan Kemendikbud. Apalagi, pemerintah hanya melengkapi sarana dan prasarana sekolah negeri tanpa membangun sekolah baru.
"Sambil jalan (zonasi) harus disempurnakan terus menerus," ujar Doni.
Doni mengakui jika kualitas setiap sekolah negeri di Indonesia berbeda. Sekolah berakreditasi A masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah sekolah yang ada di Indonesia.
"Kalau yang sudah A itu sarana prasarananya terpenuhi belum gurunya sudah S1 semua. Jadi memang tugas pemerintah itu membuat standar yang sama dengan sistem yang sekarang," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
