“Target tahun ini adalah 1,04 juta penerima, termasuk 200 ribu mahasiswa baru," kata Sesjen Kemendiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang dalam keterangannya, Selasa, 30 September 2025.
Program KIP Kuliah ini tidak hanya menanggung biaya kuliah (UKT/SPP), tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup antara Rp800.000 hingga Rp1.400.000 per bulan, sesuai dengan indeks wilayah perguruan tinggi masing-masing.
Dalam paparannya, Togar juga menekankan pentingnya integrasi data KIP Kuliah dan PIP agar penerima tepat sasaran. “Kami telah mengintegrasikan data pemegang KIP SMA, DTKS, dan PPKE dengan sistem PDDikti. Proses verifikasi yang ketat memastikan bantuan benar-benar diterima mahasiswa berpotensi akademik namun terbatas secara ekonomi," tegasnya.
Sementara itu, Puslapdik Kemendikdasmen, Sofiana Nurjanah menjelaskan PIP telah menyasar 18,5 juta siswa pada 2025 dengan anggaran 13,35 triliun rupiah, meski masih ditemukan tantangan berupa data siswa yang tidak valid, keterlambatan aktivasi rekening, hingga masalah ketepatan sasaran.
Dari sisi pendidikan tinggi, Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso menyampaikan lebih lanjut bahwa LPDP telah menyalurkan beasiswa kepada lebih dari 92 ribu mahasiswa S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun luar negeri. Meski dana abadi pendidikan telah mencapai 154 triliun rupiah, Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga dalam jumlah lulusan S2 dan S3 per kapita, sehingga percepatan mutlak diperlukan.
DPD RI melalui fungsi legislasi dan pengawasan menegaskan komitmen untuk memastikan PIP dan KIP-K berjalan tepat sasaran, termasuk menjangkau siswa miskin di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Hal ini sejalan dengan amanat konstitusi serta visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan pembangunan SDM sebagai prioritas menuju Indonesia Emas 2045.
“Dengan optimalisasi PIP, KIP-K, dan LPDP, kita ingin pastikan tidak ada lagi anak Indonesia yang putus sekolah hanya karena faktor ekonomi. Pendidikan harus jadi hak universal, bukan hak istimewa,” tegas Wakil Ketua DPD Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung. Kegiatan Executive Brief ini dihadiri jajaran pimpinan dan staf DPD RI, tenaga ahli, serta perwakilan penerima manfaat beasiswa. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas lembaga, memastikan keberlanjutan program, dan menjawab tantangan pemerataan pendidikan nasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
