"Target itu tentu tidak mudah dengan segala tantangan yang ada sekarang ini,” ujar Subejo dikutip dari laman ugm.ac.id, Kamis, 31 Oktober 2024.
Subejo menuturkan tantangan pertama, masifnya konversi lahan atau alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Konversi lahan menjadi ancaman serius di tengah isu perubahan iklim dalam upaya peningkatan produksi padi sebagai bahan pangan pokok masyarakat Indonesia.
Kondisi ini menjadi ironi mengingat kebutuhan cetak lahan sawah diprediksi terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan permintaan padi. Subejo mengatakan untuk mencapai swasembada pangan, pemerintah harus memiliki kebijakan dan program yang terintegrasi, mulai dari ekstensifikasi, intensifikasi, dan diversifikasi yang melibatkan berbagai Lembaga dan Kementerian di tingkat pusat dan daerah.
“Ekstensifikasi atau pembukaan lahan baru bisa dilakukan dengan skala yang terbatas supaya manageable, untuk daerah-daerah yang memiliki kesesuaian tinggi agar pengembangan komoditas pertanian dapat dilakukan,” papar Subejo.
Hal mendesak yang juga perlu dikerjakan adalah melakukan intensifikasi di daerah basis produksi pangan. Selama ini, intensifikasi lahan basah masih kurang dari 200 persen yang artinya baru ditanami kurang dari dua kali dalam satu tahun.
Subejo meyakini dengan dukungan sistem irigasi yang baik akan sangat terbuka peluang meningkatkan intensitas penanaman sampai dua kali. Bahkan, untuk daerah tertentu yang ketersediaan airnya memadai bisa tiga kali tanam dalam waktu satu tahun.
Tantangan kedua, pasca panen membuat harga jeblok ketika panen raya tiba. Subejo mengatakan ini merupakan masalah klasik yang terus berulang karena sistem distribusi logistik belum merata di seluruh wilayah Indonesia.
Subejo beranggapan hal mendesak yang perlu dilakukan adalah pengembangan sistem informasi produksi dan distribusi pangan. Termasuk hortikultura yang melibatkan multi-stakeholders sehingga dapat terdata dengan rinci jumlah dan sebaran produk pertanian serta distribusinya.
“Dengan sistem informasi, peluang distribusi produk lebih merata sehingga stabilitas harga dapat terjamin,” ujar dia.
Selain itu, juga perlu didorong industri pengolahan yang bermanfaat ketika produk mentah melimpah maka dapat diproses dan diawetkan dan tetap memiliki nilai ekonomi yang memadai. Tidak kalah penting, mengatasi keterbatasan literasi finansial di kalangan petani.
Menggarap usaha tani tentunya membutuhkan modal yang tidak sedikit. Meskipun pemerintah sebetulnya memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR), namun sayangnya program ini belum berjalan efektif di kalangan petani.
Hal ini dikarenakan pola pikir konvensional petani yang masih menganggap KUR merepotkan dan kurang bermanfaat. Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerja Sama Fakultas Pertanian ini menyebut integrasi pembiayaan sangat penting dengan sistem insentif bunga rendah, misalnya melalui kredit BUMN, CSR korporasi, pembiayaan dari pemerintah daerah, atau pembiayaan dari dana desa.
“Pemerintah harus memberikan edukasi literasi pembiayaan pada para petani melalui kelompok tani atau tokoh-tokoh petani, serta mendekatkan layanan pembiayaan ke desa-desa,” jelas dia.
Tantangan ketiga, keterbatasan pemahaman teknologi di kalangan petani membuat proses usaha tani menjadi kurang efektif dengan hasil produksi tidak maksimal. Salah satu bukti nyata adalah biaya produksi beras yang mencapai Rp5.500/kg di Indonesia, hampir dua kali lipat dari biaya produksi di Vietnam yang hanya Rp2.900/kg saja.
Subejo menguraikan sistem produksi pertanian di Indonesia termasuk dalam ekonomi berbiaya tinggi. Dia menekankan perlu dicarikan langkah-langkah strategis meningkatkan efisiensi produksi pertanian.
Misalnya, peningkatan dan pengorganisasian skala usaha atau konsolidasi lahan, mekanisasi pertanian, penyuluhan pertanian dan edukasi petani supaya konsisten menggunakan sumber daya lebih efisien. “Bisa juga dilakukan dengan mengintroduksi inovasi yang lebih efisien misalnya budidaya tanaman hemat air dan hemat pupuk,” jelas dia.
Tantangan keempat, krisis manajemen oleh petani. Mayoritas petani di Indonesia mengandalkan lahannya untuk bertahan hidup.
Bahkan, tidak jarang uang hasil panen digunakan untuk kebutuhan hidup harian tanpa persiapan matang untuk proses penggarapan lahan di musim tanam berikutnya. Masalah manajemen inilah yang membuat kualitas dan kuantitas produksi pertanian sulit meningkat secara signifikan.
Subejo menilai petani belum melakukan farm record sehingga tata kelola pertanian berubah-ubah dari waktu ke waktu dan sulit mengantisipasi risiko produksi. Pengembangan kelembagaan petani yang kuat sangat penting karena dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing petani.
Ia menyebut diversifikasi produk juga perlu dipikirkan supaya output yang dihasilkan tidak hanya bahan mentah. Namun, dikombinasi dengan produk olahan atau produk sekunder.
“Akan lebih baik lagi jika dikombinasi dengan jasa seperti agro wisata sebagai produk tersier, pastinya bisa meningkatkan sumber pendapatan petani pada masa-masa mendatang,” tutur dia.
Subejo mengingatkan kebijakan impor beras bukanlah solusi jangka panjang yang tepat. Sebab, pemerintah hanya mencari solusi bersifat teknis bukan menyentuh akar masalah krisis pangan.
| Baca juga: Swasembada Pangan, Rektor IPB Pesan ke Zulhas Prioritaskan Investasi Perbenihan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
