FHUP Gelar Seminar Nusantara Bahas Ekonomi Biru dan Diplomasi Laut

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) menggelar Seminar Nasional Nusantara dalam rangka memperingati Hari Nusantara 2025. Acara yang diadakan di kampus FHUP Jakarta ini berfungsi sebagai forum strategis untuk mengkaji posisi Indonesia sebagai negara kepulauan, mendorong penguatan diplomasi maritim, serta mendiskusikan implementasi hukum laut internasional guna mewujudkan ekonomi biru yang berkeadilan.
 
Dalam sambutannya, Dekan FHUP Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A. menegaskan bahwa peringatan Hari Nusantara adalah momentum untuk memperkuat identitas maritim bangsa dan peran akademisi dalam isu kemaritiman nasional. Rektor Universitas Pancasila Prof. Dr. Adnan Hamid, S.H., M.M., M.H. turut menekankan pentingnya kontribusi perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan maritim berbasis riset dan hukum.
 
Acara yang diawali dengan doa untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini menghadirkan Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, S.H., LL.M. sebagai pembicara kunci secara daring. Dalam paparannya, Wamenlu menyoroti posisi strategis Indonesia berdasarkan UNCLOS 1982, peran diplomasi maritim, serta tantangan menuju ekonomi biru.

Seminar ini diperkaya dengan dua sesi panel diskusi yang menghadirkan deretan pakar ternama, di antaranya:

1. Prof. Dr. Ir. Sobar Sutisna, M.Surv.Sc. (Guru Besar Universitas Pertahanan)
2. A. Gusman Siswandi, S.H., LL.M., Ph.D. (Dekan FH Universitas Padjadjaran)
3. Ir. Agustin Murbaningsih, S.H., M.Si., M.M. (Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP RI)
4. I Made Andi Arsana, S.T., M.E., Ph.D. (Dosen FT Universitas Gadjah Mada)
5. Dr. Gulardi Nurbintoro, S.H., LL.M. (Kementerian Luar Negeri RI)
6. Prof. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum. (Guru Besar FH Universitas Diponegoro)

Para narasumber membahas topik krusial seperti kedaulatan wilayah laut, pengelolaan sumber daya kelautan berkelanjutan, serta dinamika hukum laut internasional dari perspektif strategis dan multidisiplin.
 
Melalui kegiatan ini, FHUP berharap dapat memperkaya wawasan akademik dan meneguhkan kembali makna strategis Laut Indonesia. Deklarasi Djoeanda 1957 dan UNCLOS 1982 bukan sekadar dokumen sejarah, melainkan fondasi bagi kedaulatan dan tanggung jawab Indonesia di panggung global. Seminar ini menegaskan bahwa menjaga laut adalah tugas multidimensi yang melibatkan ilmu pengetahuan, diplomasi, dan komitmen pada keadilan sosial untuk masa depan bangsa.
 

Baca juga:  Dosen UP: Tanda Tangan Digital Harus Masuk Data Pribadi yang Wajib Dilindungi

 
Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News