Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, mengatakan kebijakan tersebut harus diikuti dengan penataan sistem penerimaan mahasiswa baru di PTN. Salah satu yang perlu dievaluasi ialah jalur mandiri yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan dana masyarakat bagi PTN.
"Ketika PTN itu digratiskan, berarti dia tidak boleh lagi mengambil dana masyarakat. Tidak boleh lagi ada jalur mandiri," kata Handi dalam program Top Economy Metro TV, Selasa, 29 September 2026.
Menurut dia, jika pemerintah benar-benar menerapkan kuliah gratis di PTN, penerimaan mahasiswa seharusnya dilakukan melalui jalur yang telah disediakan dan dialokasikan pemerintah. Dengan demikian, PTN tidak lagi memiliki ruang untuk mengandalkan penerimaan dari mahasiswa melalui jalur mandiri.
Pernyataan tersebut muncul di tengah pembahasan pemerintah mengenai rencana pendidikan tinggi gratis. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menginstruksikan agar program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dapat disiapkan secepatnya secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah telah menghitung kebutuhan pembiayaan pendidikan tinggi dan menyiapkan sejumlah opsi skema pelaksanaan. Komponen yang diperhitungkan antara lain uang kuliah tunggal (UKT), iuran pengembangan institusi (IPI) jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain di PTN.
Ilustrasi. Medcom
Lebih lanjut, Handi mengatakan penataan PTN juga harus dibarengi perhatian terhadap PTS. Ia menilai perubahan kebijakan di PTN dapat berpengaruh langsung terhadap jumlah mahasiswa yang masuk ke kampus swasta.
Ia mengungkapkan PTS mengalami penurunan penerimaan mahasiswa dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan pengamatannya, jumlah penerimaan mahasiswa baru di sejumlah PTS berkurang sekitar 20 hingga 30 persen.
"Di sisi lain PTS juga mengalami pengurangan jumlah mahasiswa yang cukup signifikan dalam dua tahun terakhir, kurang lebih berkurang 20 sampai 30 persen penerimaan PTS," ujarnya.
Persoalan penurunan mahasiswa PTS sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah dan DPR. LLDikti Wilayah III, misalnya, melaporkan tren penerimaan mahasiswa baru di PTS Jakarta mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.
Salah satu persoalan yang disorot ialah jadwal penerimaan PTN, terutama jalur mandiri. Selama ini kata dia jalur mandiri selalu beririsan dengan proses penerimaan mahasiswa PTS yang berpotensi merugikan peluang masuknya mahasiswa baru bagi PTS.
Komisi X DPR juga sebelumnya menyoroti penurunan jumlah mahasiswa baru di sejumlah PTS daerah. Salah satu persoalan yang dibahas adalah besarnya daya tampung jalur mandiri PTN yang dinilai turut menyerap calon mahasiswa yang sebelumnya berpotensi memilih PTS.
Karena itu, Handi menilai kebijakan kuliah gratis harus dirancang dengan melihat pendidikan tinggi sebagai satu ekosistem. Kebijakan yang menguntungkan PTN tidak seharusnya membuat PTS kehilangan ruang untuk berkembang.
"Ini adalah momentum yang sangat baik untuk menata kembali ekosistem pendidikan tinggi kita," ujar Handi.
Menurut Handi, perhatian pemerintah terhadap PTS menjadi penting karena kampus swasta selama ini turut menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat. Karena itu, kebijakan baru perlu mempertimbangkan keseimbangan antara PTN dan PTS.
Rencana pendidikan tinggi gratis tersebut hingga kini masih dalam tahap persiapan dan pengkajian pemerintah. Kemendiktisaintek masih menghitung kebutuhan pembiayaan serta berbagai opsi penerapan sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
