Ilustrasi. Foto: MI/Barry Fathahillah
Ilustrasi. Foto: MI/Barry Fathahillah

Mayoritas Daerah Tak Komitmen Soal Anggaran Pendidikan 20%

Pendidikan Anggaran Pendidikan PPDB 2020
Sri Yanti Nainggolan • 28 Juni 2020 12:14
Jakarta: Hasil evaluasi Komisi X DPR menunjukkan, mayoritas kabupaten/kota belum mengalokasikan 20 persen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-nya untuk anggaran fungsi pendidikan seperti yang diamanahkan Undang-undang. Rata-rata daerah hanya mengalokasikan 8-9 persen APBD-nya untuk fungsi tersebut.
 
Ketua Komisi X DPR, Syaiful Huda menyebut anggaran pendidikan di daerah maupun pusat tidak dialokasikan secara maksimal untuk fungsi pendidikan."Hasil evaluasi Komisi X DPR, dari kewajiban mengalokasikan anggaran 20 persen untuk pendidikan, itu baru terealisasi rata-rata 8-9 persen. Bisa kita bayangkan komitmen kepala daerah dalam mengikuti amanah UU 20 persen itu," ujar Huda dalam webinar Crosscheck Medcom.id, bertema "PPDB Jakarta, Tua Dulu Baru Sekolah" Minggu, 28 Juni 2020.
 
Baca juga:Kemendikbud: Juknis PPDB Salah, Picu Kegaduhan dan Kesalahpahaman

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Amanat Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 49 ayat 1 mengatur dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan minimal dialokasikan sebesar 20 persen dari APBD dan APBN. Padahal menurut Huda, jika semua sudah daerah komitmen mengalokasikan 20 persen anggarannya, maka PPDB akan berhenti berdebat soal kecukupan daya tampung ini.
 
Menurut dia, kekurangan daya tampung di sekolah negeri inilah yang membuat Pemerintah terpaksa menerapkan kriteria usia (setelah jarak) dalam menjaring calon peserta didik baru. Kriteria usia ini pula yang kemudian menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
 
Daya Tampung
 
Sebagai contoh, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta, Nahdiana beberapa hari lalu menyebut, bahwa daya tampung SMA dan SMK negeri di Jakarta hanya 47.610 kursi pada PPDB tahun ini. Jumlah itu masih sangat timpang jika dibandingkan dengan jumlah lulusan SMP yakni sebanyak 144.598 siswa.
 
Dengan begitu daya tampung SMA dan SMK negeri untuk lulusan SMP hanya sebesar 32,9 persen. Sedangkan sebanyak 67,1 persen siswa SMP yang tidak lolos SMA atau SMK negeri nantinya bakal ditampung di SMA ataupun SMK swasta.
 
Ketimpangan antara kuota siswa baru dengan jumlah lulusan di jenjang sebelumnya tidak akan timpang jika anggaran fungsi pendidikan dijalankan sesuai amanah UU. Dengan anggaran yang cukup, Pemerintah daerah juga akan lebih leluasa dalam membuka kelas baru atau bahkan membuka unit sekolah baru untuk menambah daya tampung di daerahnya.
 
Pemerintah daerah yang berkomitmen untuk pendidikan ini pun diyakini lancar dalam penyelenggaraan PPDB. Huda juga menambahkan, bahwa penggunaan alokasi anggaran pendidikan yang dicairkan dari APBN sebesar 20 persen atau tahun ini sekitar Rp580 triliun pun tidak maksimal penggunaannya untuk fungsi pendidikan.
 
Baca juga:67,1% Lulusan SMP Tak Tertampung di SMA dan SMK Negeri
 
Dari total Rp508 triliun yang dialokasikan APBN untuk pendidikan, yang benar-benar digunakan untuk fungsi pendidikan hanya sekitar Rp200 triliun. "Itu pun berserakan di berbagai tempat (kementerian dan lembaga). Karena anggaran yang dipegang Kemendikbud itu hanya sekitar Rp75 triliun juta, sisanya dana transfer daerah," ucap dia.
 
Menurut dia, hal ini menjadi wajar bila masih banyak ditemukan masalah di bidang pendidikan. Misalnya soal sarana prasarana, guru honorer, hingga kesejahteraan guru. "Dana yang bisa dikontrol Kemendikbud itu hanya Rp75 triliun, selebihnya enggak bisa dikontrol Kemendikbud," tegas Huda.
 
Huda berharap, di masa mendatang seluruh alokasi 20 persen APBN untuk fungsi pendidikan itu benar-benar dapat digunakan untuk pendidikan. "Ya kalau tidak bisa, setidaknya tahun depan Rp400 triliun ini benar-benar komitmen digunakan untuk pendidikan," ujar dia.
 
(AZF)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif