Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyebut salah satu persoalan dalam PPDB adalah jalur zonasi. Dia menyebut PPDB jalur zonasi belum mencapai tujuannya, yakni pemertaan pendidikan.
"Tujuan PPDB Zonasi ini belum terwujud dan menyisakan persoalan. Salah satu penyebab utamanya distribusi atau sebaran sekolah negeri tidak merata," kata Satriwan kepada Medcom.id, Kamis, 17 Oktober 2024.
Apabila dianalisis lebih dalam, kebijakan zonasi sejauh ini tidak dibarengi kajian demografis dan geografis. Sehingga kebijakan PPDB menjadi tidak matang ketika diturunkan di publik.
"Akhirnya anak Indonesia terpaksa sekolah di sekolah swasta. Fenomena ini mesti dibenahi betul oeleh menteri baru. Perlu ada kajian ulang terhadap kebijakan PPDB khususnya zonasi begitu," tegas dia.
Sebelumnya, anggota DPR RI Dede Yusuf mendesak jalur zonasi dalam PPDB diubah. Jalur zonasi yang sudah dipakai tujuh tahun terakhir dinilai selalu bermasalah.
Dede menuturkan jalur zonasi diterapkan niatnya untuk mengurangi orang berbondong-bondong ke sekolah favorit. Justru, yang terjadi banyak orang mengakali persyaratan agar tetap masuk sekolah yang dianggap favorit.
Dede mendorong PPDB jalur zonasi diubah dengan konsep lain. Misalnya, kembali menggunakan NEM atau dites lagi dan diberikan kesempatan kepada anak yang berprestasi untuk bisa masuk sekolah.
"Yang memutuskan tentu bukan kami karena itu tugasnya eksekutif. Tetapi Komisi X DPR RI meminta kepada pemerintah agar sistem zonasi ini adalah terakhir kalinya, tahun depan harus ada konsep lain kalau perlu ada sistem tes atau penilaian," kata Dede dikutip dari Instagram @dpr_ri, Jumat, 2 Agustus 2024.
| Baca juga: Legislator Minta PPDB Jalur Zonasi Dihapus di Era Presiden Prabowo |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
