Dia menyebut setiap tahun terdapat 140 ribu lulusan SD yang akan masuk SMP di DKI. Kemudian, terdapat 150 ribu lulusan SMP yang akan masuk SMA maupun SMK.
"Dari jumlah ini, hanya 52 persen yang bisa ditampung di SMP Negeri dan hanya 33 persen yang bisa diterima di SMA atau SMK Negeri," kata Ubaid dalam webinar Sahabat ICW, Selasa, 14 Juni 2022.
Dia mempertanyakan 48 persen atau sekitar 67 ribu lulusan SD yang tidak bisa masuk SMP negeri. Serta nasib 103 ribu atau 67 persen lulusan SMP tidak bisa masuk SMA atau SMK negeri.
"Sebanyak 170 ribu anak inilah yang terabaikan dalam sistem PPDB hampir setiap tahunnya," beber Ubaid.
Dia menegaskan hal ini merupakan bentuk pelanggaran. Ubaid menilai pemerintah DKI Jakarta gagal memenuhi hak anak untuk sekolah.
"Kami menilai Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran hak anak dalam pelayanan hak dasar mendapatkan pendidikan yang layak di Ibu Kota," tegas dia.
Baca: KPAI Apresiasi Inovasi Daerah Atasi Masalah PPDB 2022: dari Zonasi Khusus Hingga Libatkan Swasta
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
