Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) tengah bersalaman dengan Kepala Perpusnas, Syarif Bando, Perpusnas/Humas.
Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) tengah bersalaman dengan Kepala Perpusnas, Syarif Bando, Perpusnas/Humas.

Mendagri Instruksikan Pemda Bentuk Dinas Perpustakaan

Pendidikan minat baca kemampuan literasi
Citra Larasati • 15 Maret 2019 11:37
Jakarta: Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuksegera membentuk Dinas Perpustakaan bagi daerah yang belum memilikinya.
 
Tjahjo saat membuka Rakornas bidang Perpustakaan mengatakan, pemerintah ingin memperkuat struktur kelembagaan dan tata laksana perpustakaan di seluruh jenjang, baik kecamatan hingga ke desa/kelurahan. Selain itu, mendorong penyelenggaraan Perpustakaan Umum pada tingkat provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan agar berjalan dengan baik.
 
"Pentingnya keberadaan dan kelembagaan perpustakaan di daerah, terutama di wilayah terdepan, terluar, tertinggal, dan perbatasan (3TP) agar dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah," ujar Tjahjo saat membuka Rakornas di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Secara umum, kata Tjahjo, perpustakaan juga memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, mandiri dan mampu berdaya saing di era global. “Salah satu peran penting perpustakaan juga membangun ekosistem masyarakat berpengetahuan (knowledge based society)," terangnya.
 
Baca:Ubah Toilet Jadi Perpustakaan Sekolah
 
Sementara itu, Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas), Syarif Bando mengatakan, kelembagaan perpustakaan saat ini telah menjadi elemen penting dalam pembangunan nasional. Pemerintah telah menunjukkan perhatian yang besar untuk pengembangan dan peningkatan peran perpustakaan di masyarakat.
 
Pada 2019 misalnya, perpustakaan masuk program Prioritas Nasional untuk penguatan literasi masyarakat. Di mana salah satu indikatornya adalah meningkatnya kualitas pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
 
Masuknya perpustakaan dalam prioritas nasional ini memberikan amanat kepada Perpusnas untuk meningkatkan dan mengembangkan layanan perpustakaan di seluruh Indonesia yang berbasis inklusi sosial untuk kesejahteraan masyarakat. "Layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah hadirnya layanan perpustakaan sebagai ruang publik yang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan," kata Syarif.
 
Syarif menambahkan, Indonesia merupakan negara dengan jumlah infrastruktur perpustakaan nomor dua terbanyak di dunia, yakni dengan 164.610 perpustakaan. “Infrastruktur perpustakaan Indonesia nomor dua berada di bawah India yang memiliki 323.605 perpustakaan, dan berada di atas Rusia dengan 113.440 perpustakaan dan Tiongkok di urutan keempat dengan 105.831 perpustakaan," sebut Syarif.
 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi