Siap-Siap! Rekrutmen CPNS Guru Buka Lagi di 2027, Indonesia Butuh 561 Ribu Formasi

Jakarta: Pemerintah berencana kembali membuka rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk formasi guru pada 2027. Langkah tersebut disiapkan sebagai upaya memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang hingga kini masih mengalami kekurangan dalam jumlah besar di berbagai wilayah Indonesia.
 
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengatakan kebutuhan guru secara nasional masih sangat tinggi. Karena itu, pemerintah membuka peluang bagi lulusan yang ingin berkarier sebagai aparatur sipil negara (ASN) di bidang pendidikan melalui seleksi CPNS yang direncanakan berlangsung pada 2027.
 
"Ada kemungkinan, sekarang-sekarang kita masih kekurangan 561.000 guru di seluruh Indonesia. Karena ini guru PNS, maka mereka harus siap ditugaskan di mana saja, di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Mu'ti dalam acara Wisuda Sarjana Angkatan XVII Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung di YouTube Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, dikutip Sabtu, 4 Juli 2026.

Meski begitu, Mu'ti mengingatkan bahwa guru yang nantinya lolos sebagai CPNS harus siap ditempatkan di berbagai daerah sesuai kebutuhan pemerintah. Hal itu karena status sebagai pegawai negeri sipil mengharuskan guru bersedia menjalankan penugasan di seluruh Indonesia.
 
"Tapi semuanya harus berbasis tes, semuanya harus berbasis meritokrasi yang lagi-lagi penentunya adalah kualitas kalian semua. The opportunity is there, but the challenge is not always easy," ungkap dia.
 
Selain menyampaikan rencana rekrutmen CPNS guru, Mu'ti juga menyoroti masih adanya kesenjangan pendidikan di Indonesia. Menurut dia, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut akses pendidikan, tetapi juga mutu pendidikan yang belum merata di berbagai daerah.
 
Ia menjelaskan masih banyak anak yang belum memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan karena berbagai faktor. Mulai dari kondisi ekonomi keluarga, tempat tinggal, kondisi fisik, kemampuan intelektual, hingga faktor budaya yang masih menjadi tantangan dalam pemerataan layanan pendidikan.
 
"Kami berkomitmen untuk mewujudkan Pendidikan bermutu untuk semua. Kami berencana untuk bagaimana daerah-daerah tertinggal, daerah 3T sebagiannya ada di Kepulauan Bangka Belitung ini, kami layani dengan Pendidikan Sekolah Satu Atap, yang di situ beberapa jenjang mulai dari TK, SD, SMP, dan SLTA diselenggarakan di sekolah yang sama," beber Mu'ti
 
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemendikdasmen mengaku tengah menjalankan amanah Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita keempat yang berfokus pada pembangunan sumber daya manusia unggul. Karena itu, kemendikdasmen telah menyiapkan sejumlah program untuk memperluas akses pendidikan yang berkualitas dan merata.
 
Berikut program yang disiapkan Kemendikdasmen:

1. Sekolah Satu Atap di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal), termasuk sebagian wilayah Kepulauan Bangka Belitung, yang menggabungkan jenjang TK, SD, SMP, dan SLTA dalam satu sekolah.
2. Layanan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi siswa di daerah terpencil yang dilengkapi fasilitas internet dari pemerintah.
3. Sekolah terbuka melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
4. Program kesetaraan meliputi Paket A, Paket B, Paket C, serta layanan kursus dan pendidikan nonformal lainnya.
5. Program Indonesia Pintar (PIP) mulai dari jenjang TK hingga SLTA.
6. Program Indonesia Pintar (PIP) bagi murid Taman Kanak-Kanak (TK) sebesar Rp450.000 per tahun, yang mulai berlaku pada tahun ini.

Lebih lanjut, Mu'ti menegaskan seluruh program tersebut menjadi bagian dari komitmen Kemendikdasmen dalam mewujudkan layanan pendidikan yang accessible, fleksibel, dan affordable bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menyukseskan program wajib belajar 13 tahun.
 
"Karena kami berusaha untuk bagaimana membuat Pendidikan itu accessible, bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja. Kita berusaha memberikan pelayanan Pendidikan yang fleksibel, mereka tidak bisa masuk sekolah formal, boleh belajar di nonformal, tidak bisa di sekolah formal, boleh belajar program kesetaraan, kejar paket A, paket B, paket C dan berbagai layanan kursus serta layanan Pendidikan yang lainnya," jelas Mu'ti
 
Dengan berbagai program tersebut, pemerintah berharap kesenjangan akses maupun mutu pendidikan di Indonesia dapat terus diperkecil, seiring dengan pemenuhan kebutuhan guru dan peningkatan layanan pendidikan di seluruh daerah. "Ini dalam rangka menyukseskan wajib belajar 13 tahun," tandas dia.
 
Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda