Namun Perpusnas diminta untuk memaksimalkan anggaran tersebut. Jika kurang, Perpusnas diminta untuk berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain.
"Karena target tambahan belum tercapai, karena itu catatan di Komisi X agar format maksimal yaitu dengan berkolaborasi efektif dengan Kementerian atau Lembaga lain terlebih terkait penyediaan perpustakaan di berbagai lokasi," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR dengan Perpusnas, Senin, 20 September 2021.
Baca: Komisi X Sepakati Pagu Anggaran Perpusnas 2022 Sebesar Rp667 Miliar
Ia mengatakan, Perpusnas juga mesti membuka akses publik terhadap buku. Sebab, akses masyarakat terhadap buku dinilai masih sangat rendah.
"Bukan karena anak kita enggak mau membaca, tapi problem mendasar akses terhadap buku itu tidak ada," terang dia.
Kepala Perpusnas, Syarif Bando mengamini. Berdasarkan standar Unesco, kata dia, rasio buku dan jumlah penduduk Indonesia sangat jauh di bawah standar.
"Rasio kita sekarang satu buku ditunggu 90 orang. Sementara standar Unesco mesti tersedia tiga buku baru setiap orang setiap tahun," tutur Syarif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
