Mendikbudristek Nadiem Makarim. DOK Kemendikbud
Mendikbudristek Nadiem Makarim. DOK Kemendikbud

Dapat Anggaran Rp80,22 Triliun untuk 2023, Nadiem Ungkap Program Prioritas Kemendikbudristek

Renatha Swasty • 02 Desember 2022 14:20
Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) membutuhkan anggaran Rp80,22 triliun pada 2023. Anggaran paling besar dikeluarkan untuk pendanaan wajib.
 
"Komponen terbesar alokasi anggaran 2023 adalah pada pendanaan wajib sebesar Rp38,17 triliun yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam tunjangan dan bantuan untuk memastikan akses pendidikan," kata Mendikbudristek Nadiem Makarim dalam keterangan tertulis, Jumat, 2 Desember 2022.
 
Nadiem menuturkan pendanaan wajib itu, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) untuk jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, aneka tunjangan guru, tunjangan dosen, dan lain-lain. Pihaknya juga bakal menggelontohkan Rp4,57 triliun untuk program Merdeka Belajar.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Anggaran untuk berbagai macam pengembangan program prioritas, antara lain Kurikulum Merdeka, pelaksanaan Asesmen Nasional, Program Guru Penggerak yang akan menghadirkan pengawas sekolah dan kepala sekolah masa depan. Serta, pendampingan Kepala Sekolah Penggerak di berbagai daerah, khususnya 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sehingga dapat menjadi sekolah yang lebih merdeka dan memberi pengimbasan bagi sekolah di sekitarnya.
 
"Pemanfaatan anggaran 2023 dalam Program Merdeka Belajar juga digunakan untuk melanjutkan program penguatan literasi, pencegahan dan penanganan tiga dosa pendidikan, yaitu intoleransi, perundungan, dan kekerasan seksual. Serta untuk penyelenggaraan Badan Layanan Umum (BLU) Museum," beber Nadiem.
 
Nadiem menyebut platform-platform teknologi gratis untuk guru dan kepala sekolah juga akan terus ditingkatkan pada 2023 dalam melaksanakan program digitalisasi pendidikan.
 
“Hal ini untuk memastikan semua guru punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” kata Nadiem.

Pemerintah fokus pada 6 kebijakan untuk TA 2023

Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (Pemda) agar penggunaan anggaran Tahun 2023 berfokus pada enam kebijakan. Keenam kebijakan tersebut, yaitu penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM), akselerasi sistem perlindungan sosial, melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya pendukung transformasi ekonomi, pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, revitalisasi industri, serta pemantapan reformasi birokrasi serta penyederhanaan regulasi.
 
Jokowi menyebut fokus kebijakan tersebut membutuhkan pengawalan ketat di lapangan. Dia mengingatkan seluruh K/L dan Pemda mengendalikan serta mengikuti secara detail belanja yang ada.
 
“Jangan sampai terjebak rutinitas, serta perbesar pembelian produk-produk dalam negeri khususnya produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),” tegas Jokowi saat pidato Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Desember 2022.  
 
Sebelumnya, Jokowi menyebut 2023 adalah tahun keempat pelaksanaan tugas Kabinet Indonesia Maju. Selama tiga tahun terakhir, Indonesia dan dunia dihadapkan pada tantangan pandemi covid-19.
 
Indonesia dapat menangani pandemi dan mengelola dampak sangat baik dibandingkan dengan banyak negara di dunia dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjadi instrumen yang sangat penting dan diandalkan. Saat ini, keadaan ekonomi global sedang tidak berada pada posisi yang normal, tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik saja.
 
“Oleh sebab itu, kita semuanya harus memiliki sense of crisis, betul-betul siap atas segala berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi tanpa kita prediksi, tanpa kita hitung, semuanya kita harus siap," tegas Jokowi.
 
Dia mengatakan bukan hanya untuk mampu bertahan tetapi juga bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada. Oleh karena itu, strategi besar, rencana besar yang disiapkan harus konsisten dikerjakan di lapangan.
 
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan selama tiga tahun berturut-turut APBN diprioritaskan dalam penanganan pandemi covid-19 dan mampu melindungi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, sejalan dengan kenaikan inflasi global yang menimbulkan tiga potensi krisis, yaitu krisis pangan, energi, dan keuangan di 2023, Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan berbagai risiko tersebut.
 
Sri menjelaskan belanja negara yang disepakati dalam APBN 2023 sebesar Rp3.061,2 triliun dengan alokasi melalui belanja pemerintah pusat Rp2.246,5 triliun serta transfer ke daerah Rp814,7 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dalam APBN Tahun 2023 direncanakan Rp2.463 triliun.
 
“Defisit APBN 2023 semakin mengecil, yaitu Rp598,2 triliun atau 2,84 persen. Hal ini secara konsisten telah melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 atau Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 yaitu konsolidasi fiskal, di mana pada 2023 defisit harus dijaga di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” jelas Sri.
 
Sri menyebut sesuai arahan Presiden, penggunaan APBN 2023 dalam belanja program akselerasi sistem sosial juga difokuskan pada penyelesaian proyek-proyek strategis nasional infrastruktur untuk mendukung transformasi pengembangan ekonomi. Termasuk, pembangunan Ibu Kota Negara baru Nusantara.
 
“Kita juga terus memperluas, memperkuat, dan mereformasi jaring pengaman sosial seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden dengan memperbaiki dan memperbarui data-data kemiskinan masyarakat rentan melalui survei register ekonomi dan sosial,” papar Sri.
 
Sementara itu, Sri menjelaskan pada APBN 2022, realisasi belanja sampai akhir November 78,2 persen atau Rp876 triliun dari anggaran Rp1.119,5 triliun. “Kami akan terus mendukung Kementerian/Lembaga melaksanakan APBN 2022 sebagai cara untuk terus meningkatkan momentum pemulihan ekonomi kita namun tetap harus akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian,” kata Sri.
 
Dia berharap pada 2023 seluruh K/L dan Pemda sudah bisa menyiapkan pelaksanaan anggaran secara dini. “Dengan demikian APBN pada awal tahun dapat langsung dilaksanakan dan akan memberikan manfaat bagi masyarakat serta mengurangi risiko global yang cenderung melemahkan perekonomian secara keseluruhan,” ujar Sri.
 
Baca juga: Alasan Pemda Tidak Tambah Formasi Guru ASN PPPK 2022: Perbedaan Interpretasi Soal Gaji

 
(REN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif