"Penerapan kebijakan itu, perubahan yang kita inginkan tidak membutuhkan dana yang besar. Yang dibutuhkan adalah mindset pemahaman yang tepat bagaimana menggunakan anggaran dalam melakukan perubahan ini," kata Nino dalam siaran YouTube BSKAP Kemendikbudristek, Selasa, 7 Juni 2022.
Dia meminta Pemerintah Daerah (Pemda) menguatkan pemahaman terkait arah kebijakan dari pusat. Hal itu agar dunia pendidikan berjalan sesuai visi yang telah ditetapkan.
"Jadi, dalam hal ini perlu penguatan pemahaman di Pemda terhadap kebijakan pusat. Ini adalah elemen krusial yang tidak bisa kita lewatkan," kata dia.
Nino menyebut kebijakan yang dihadirkan tidak akan berjalan bila Pemda tak mampu menerjemahkan atau memiliki pemahaman terkait kebijakan. Dampaknya, pelajar menjadi korban.
"Malah nanti praktik yang baik ini tidak bisa dirasakan oleh anak-anak kita. Kan kita ingin guru dan kepala sekolah itu bisa nyaman, merasa didukung terhadap praktik pembelajaran mereka, itu yang nanti juga dirasakan anak-anak kita," tutur Nino.
Baca: Dijejali Banyak UU, Guru Tak Merdeka Bernapas
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
