Ilustrasi undang-undang. Medcom.id
Ilustrasi undang-undang. Medcom.id

Pakar Hukum Unair Optimistis UU TPKS Langkah Penting Bagi Korban

Pendidikan kekerasan seksual UNAIR RUU TPKS
Renatha Swasty • 19 April 2022 09:57
Jakarta: Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) resmi disahkan. Pakar hukum Universitas Airlangga (Unair) Dwi Rahayu Kristanti (Yeyen) optimistis momentum itu dapat menjadi langkah baik mencapai keadilan bagi korban kekerasan seksual.
 
“Dengan implementasi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, saya optimistis tujuan awal dari perjuangan ini dapat terealisasikan,” tutur Yeyen dikutip dari laman unair.ac.id, Selasa, 19 April 2022.
 
Dosen Fakultas Hukum (FH) Unair itu menyoroti positif perspektif dalam undang-undang ini. Dia menuturkan undang-undang ini berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"UU TPKS menggunakan orientasi kepada korban, sehingga dianggap dapat memberi keadilan bagi korban,” kata alumni Flinders University itu.
 
Yeyen menjelaskan perspektif itu terlihat jelas pada tiga hak yang dimiliki korban, yakni penanganan, perlindungan, hingga pemulihan. Dia menuturkan sebelumnya negara hanya bertanggung jawab sampai vonis dijatuhkan, kini negara bertanggung jawab juga dalam pemulihan korban.
 
“Hal ini saya anggap sebagai hal yang positif, karena seperti yang kita tahu, bahwa pemulihan menjadi hal yang penting dan bisa jadi membutuhkan waktu yang tidak sebentar,” papar dia.
 
Yeyen berpendapat UU TPKS menjadi angin segar bagi korban yang selama ini tidak terakomodir dari perundang-undangan yang ada. Dia mencontohkan persyaratan dalam undang-undang kekerasan seksual, contohnya harus tinggal satu rumah dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan korban harus berusia di bawah 18 tahun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.
 
"Sedangkan kasus yang tidak menyentuh syarat-syarat tersebut akhirnya kini mampu diakomodir,” tutur dia.
 
Namun, akademisi bidang hukum tata negara tersebut menekankan adanya hukum tersebut berkemungkinan meningkatkan laporan kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual masuk dalam fenomena gunung es, yaitu lebih banyak kasus yang berada di bawah permukaan ketimbang yang dilaporkan.
 
“Karena adanya dukungan akses dan jaminan bagi pelapor, maka masyarakat akan dikonstruksi agar lebih berani dan yakin dalam melaporkan kasus dalam lingkup kekerasan seksual,” tutur dia.
 
Yeyen menjelaskan UU TPKS tidak menjadi akhir bagi perjuangan penegakan hukum, melainkan sebagai langkah yang harus dilanjutkan dan diawasi. “Perlu kerja sama dan kerja keras, bagi kita sesama masyarakat untuk memberikan awareness sebanyak-banyaknya termasuk kepada aparat penegak hukum,” tutur dia.
 
Baca: Kemendikbudristek: UU TPKS Memperkuat Implementasi Permendikbudristek 30/2021
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif