Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Cetak Biru Pendidikan Diminta Atur Ulang Posisi Sekolah Swasta

Pendidikan Kebijakan pendidikan
Muhammad Syahrul Ramadhan • 12 Mei 2020 21:20
Jakarta: Pengamat Pendidikan Indra Charismiadji mengatakan cetak biru pendidikan harus menegaskan posisi swasta sebagai mitra pemerintah di sektor pendidikan. Sekolah swasta jangan seolah jadi 'bawahan' pemerintah, seperti yang selama ini terjadi.
 
"Harapannya sudah harus ditegaskan, harus terjadi kemitraan antara pihak swasta dan pihak pemerintah, untuk menjadi mitra harus sejajar,” kata Indra dalam FGD bertajuk 'Peran Swasta dalam Cetak Biru Pendidikan', Selasa, 12 Mei 2020.
 
Ia menyebut selama ini anggaran pendidikan yang dialokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) belum bisa memberi layanan pendidikan merata seluruh Indonesia.Makanya, kata dia, kemitraan dengan pihak swasta penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Indra, penting membuat pemerintah dan swasta sejajar di sektor pendidikan. Ini bisa memberikan independensi atau kemerdekaan bagi sekolah swasta.
 
Indra mencontohkan, pemerintah tidak perlu menyamakan aturan untuk sekolah negeri dan swasta. Indra mengatakan dinas pendidikan di salah satu daerah masih ada yang mewajibkan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah swasta mengikuti aturan pemerintah setempat, dan apabila melanggar akan di sanksi.
 
"Kalau sekolah negeri wajar, kalau swasta dipaksa ini artinya bukan mitra, artinya menempatkan swasta sebagai bawahan, padahal jelas pemerintah daerah juga butuh sekolah swasta untuk mendidik anak-anaknya, warganya di sana,” ujarnya.
 
Baca:Cetak Biru Pendidikan Diharapkan Memudahkan Swasta Berinvestasi
 
Menurut Indra, ada sejumlah aturan yang salah kaprah dalam mengatur kemitraan dengan swasta selama ini. Misalnya, peraturan pemerintah daerah yang mewajibkan sekolah negeri maupun swasta menerima siswa ekonomi menengah ke bawah. Tetapi untuk sekolah swasta tidak ada subsidi tersendiri.
 
"Karena negeri enggak boleh ada favorti, antara konsep bermitra tapi implementasi seakan-akan bawahan wajib ikut ini, ikut itu," jelas Direktur Eksekutif Center for Education Regulations and Development Analysis (CERDAS) ini.
 
Pria kelahiran Bandung ini menyampaikan, meski memberi independensi kepada sekolah swasta, tetapi harus dikunci dengan tiga hal, yakni Ideologi, keselamatan peserta didik, dan perlindungan konsumen. "Cukup disitu saja, yang lainnya biarkan bebas," ujarnya.
 

(AGA)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif