Ilustrasi sekolah kedinasan. DOK Medcom

Bambang Brodjonegoro Sebut Sekolah Kedinasan Mestinya Tak Gunakan APBN Bidang Pendidikan

Ilham Pratama Putra • 02 September 2024 11:26

Jakarta: Mantan Menteri Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebut sekolah kedinasan di kementerian atau lembaga mestinya tak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Terdapat 20 persen anggaran dalam APBN yang dialokasikan untuk pendidikan.

"Peta permasalahan anggaran pendidikan yang tentunya akan menjadi perhatian Bapak-Ibu semua. Pertama, adalah yang tadi baru saya sampaikan pendidikan kendinasan masih dihitung dalam postur 20 persen," kata Bambang dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan di YouTube Komisi X DPR RI dikutip Senin, 2 September 2024.

Menurutnya, pendidikan kedinasan yang dapat dikecualikan adalah sekolah di bawah Kemendikbudristek, Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan, dan Polri. Termasuk, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

"Karena pendidikan di kementerian lembaga itu bersifat spesifik," tutur dia.

Bambang menyebut masuknya pendidikan kedinasan dalam postur APBN harus dipertimbangkan lagi. Pasalnya, kebutuhan dalam fungsi pendidikan sangat besar.

Ia mengungkapkan anggaran 20 persen APBD untuk menjalankan fungsi pendidikan di daerah juga tak maksimal. Pada 2022, hanya enam provinsi yang mengalokasikan APBD 20 persen untuk pendidikan.

Artinya, baru ada 17,65 persen provinsi yang menjalankan amanat undang-undang untuk menganggarkan 20 persen APBD untuk pendidikan. "Provinsinya, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Bali," beber Bambang.