“Masalah terbesar bagi PTN untuk maju dan masuk peringkat 50 besar dunia adalah belenggu kentalnya nuansa politik,” kata Hikmahanto di Jakarta, Jumat, 2 Agustus 2019.
Politisasi jabatan kampus di Indonesia seolah hal lumrah dan telah menjadi rahasia umum. Terkadang penempatan posisi-posisi strategis kepentingan politisnya lebih kental ketimbang faktor kompetensi dan kemampuannya.
“Banyak pejabat yang ingin memiliki jabatan guru besar meski tidak pernah mengajar. Demikian pula pengaruh para pejabat dan politisi dalam proses pemilihan jabatan di lingkungan universitas masih ada,” ujarnya.
Baca: Amerika dan Inggris Mulai Tanya Prosedur Jadi Rektor Asing
Tak hanya itu, menurut Hikmahanto regulasi yang selalu digaungkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) juga selalu berubah-ubah dari tahun ke tahun. Seperti penerimaan mahasiswa baru.
“Belum lagi uang yang berasal dari APBN dan APBD bagi PTN yang mudah dikatakan adanya kerugian yang berujung pada tindak pidana korupsi, meski tidak ada niat jahat dari pengambil keputusan,” paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
