Dalam Kurikulum Merdeka tak ada lagi pembagian jurusan di SMA, seperti IPA, IPS, dan Bahasa. Namun, di saat bersamaan masih ada sistem seleksi yang mensyaratkan jurusan.
"Tidak ada koordinasi, sinkronisasi antara BPPP dan PTN ya, artinya panitia dengan PTN. Nah ini sudah diprediksi oleh kita sebenarnya, ini nyambung enggak sih. Dan kita menyatakan bahwa ini harus nyambung sinkron nanti PTN, karena produknya kan nanti ke PTN," kata Jupri dalam siaran YouTube Vox Populi Institute Indonesia dikutip Senin, 22 April 2024.
Jupri kecewa masukan kepala sekolah tak didengar. Hasilnya, jumlah siswa lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024 dari sekolah penggerak yang sudah menerapkan Kurikulum Merdeka sejak 2021 menurun.
"Ini kekecewaan daripada para kepala sekolah yang saat ini malah tidak berpihak kepada murid untuk Kurikulum Merdeka," kata Jupri.
Dia menyebut hal yang sama juga bakal terjadi pada penerimaan di sekolah kedinasan. Sebab, penerimaan masih dibagi antara lulusan IPA, IPS, maupun Bahasa.
"Ini di PTN, apalagi kalau nanti sekolah kedinasan, misalnya Akpol atau Akmil, itu pilihannya cuma ada IPA, IPS yang belum ada pilihan Kurikulum Merdeka," tutur dia.
| Baca juga: Kurikulum Merdeka dan Seleksi Masuk PTN Tak Sinkron Rugikan Siswa |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
