"Saya di Bappenas 30 tahun, saya jadi saksi ketika semua Dirjen di Kemendikbud betapa beratnya menangani guru, 30 tahun. Mengapa? Karena ada kebijakan zero growth PNS, nah guru-guru berstatus PNS tidak bisa diganti ketika itu," kata Amich dalam Simposium Peta Jalan Pendidikan 2024-2034 dalam Rangka Pra Kongres Pendidikan Partai NasDem di Kampus Akademi Bela Negara, Kamis, 8 Agustus 2024.
Dia menyebut kebijakan itu berkelanjutan sampai hari ini. Amich mengatakan karena tidak bisa mengangkat PNS, guru-guru pensiun diganti guru-guru honorer oleh kepala daerah, kepada dinas, atau kepala sekolah sendiri yang standar rekrutmennya berbeda.
Kini, pemerintah membuat kebijakan PPPK untuk mengangkat guru honorer. Namun, kebijakan ini juga banyak masalahnya.
"Kebijakan PPPK komplikasinya luar biasa yang memang ada sumbangan kekeliruannya dari sisi PPPK karena guru yang sudah bersertifikat yang bagus di sekolah swasta, karena untuk dapat PPPK dia migrasi ke tempat lain meninggalkan sekolah swasta yang itu mereka pada marah dan Kemendikbud enggak bisa jawab," ujar dia.
Dia menyebut meski banyak kelirunya, kebijakan itu bisa dimaklumi. Meski begitu, PPPK harus diselesaikan.
Amich mengatakan guru-guru yang sudah mengabdi tidak boleh dibuat berpolemik atau didebat seberapa tingkat kemampuan kompetensinya. Sebab, mereka sudah mengajar dan mendedikasikan diri di sekolah atau madrasah.
Dia mengusulkan sebaiknya saat ini fokus pada guru-guru yang akan pensiun dan dicari penggantinya. Pihaknya mencatat pertahun rata-rata 55-60 ribu guru pensiun.
Pemerintah sebaiknya membuka rekrutmen guru untuk kuota tersebut. Data kuota guru pensiun bisa diminta pada provinsi atau kabupaten/kota.
"Kalau kita merujuk pada Dapodik bahkan ada identifikasi guru berdasarkan mata pelajaran kapan dia pensiun tahun berapa, ini rekapnya," tutur dia.
Selanjutnya, untuk menyelesaikan keputusan di tataran politik, Mendikbudristek bisa bicara dengan MenPANRB untuk meminta kuota CPNS. Lalu meminta Mendagri untuk memerintahkan gubernur, bupati, wali kota mencari sekolah yang kekurangan guru atau guru pesiun.
"Datanya disodorkan dari data itu, bukan data pusat. Dicek, dikonfirmasi ke daerah guru pensiun ini lah yang diganti," papar Amich.
Selanjutnya, Mendikbud bisa memeintahkan pada para rektor se-Indonesia untuk mengirimkan orang-orang terbaik dari lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) atau FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) terbaik diambil setiap tahun 60 ribu. Sehingga, kata dia, guru-guru yang mengajar adalah orang yang terbaik.
"Seleksi sebagai PNS mengganti ini (guru pensiun) bisa dilakukan secara bersama atau terpisah tetapi tetap melalui proses merit approch. Hanya dengan cara ini transformasi pendidikan akan mengubah Indonesia menjadi Indonesia emas," tegas dia.
| Baca juga: Seleksi Guru PPPK Mesti Prioritaskan Guru Honorer |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id
