"P2G meminta seleksi PPPK guru untuk menuntaskan dan memprioritaskan para guru honorer negeri dan tetap membuka seleksi untuk honorer swasta," kata Kabid Litbang Pendidikan P2G Feriyansyah dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Selasa, 16 Juli 2024.
Ia mengatakan angka kebutuhan guru dalam menyelenggarakan pendidikan harus sejalan dengan kuota PPPK. Sehingga, konflik antara guru honorer dan PPPK tidak perlu terjadi.
"Maka kami mendorong supaya kuota PPPK mencakup semua guru baik P1 (guru PPPK prioritas 1) dan guru honorer,” tutur Feriyansyah.
Feriyansyah mengungkapkan perbaikan menyeluruh tata kelola pemenuhan kekurangan guru semestinya mengafirmasi guru honorer yang sudah bekerja di sekolah-sekolah negeri. Dia mengimbau tidak ada pihak-pihak yang mengintimidasi guru yang sedang memperjuangkan hak-haknya.
“Ingat, jangan intimidasi para guru honorer melalui kepala sekolah atau pemanggilan-pemanggilan kepada guru karena bersuara di publik,” tegas dia.
Dia mengakui seleksi PPPK bukan solusi permanen menyelesaikan persoalan guru honorer. P2G mendorong seleksi CPNS guru dibuka.
P2G juga berharap skema DPK (guru bantu) dihidupkan kembali. Hal ini bisa menjadi solusi bagi guru swasta yang sudah lulus PPPK namun tidak kunjung mendapatkan penempatan di sekolah negeri.
Sehingga, guru tetap bisa mengajar di sekolah swasta dengan status perbantuan. P2G juga mendorong realisasi gagasan upah layak minimum guru non-ASN.
“Kami kira upah minimum guru non-ASN bisa menjadi solusi konkret menuntaskan masalah kesejahteraan guru secara nasional," tutur Feriyansyah.
| Baca juga: P2G Minta Guru PPPK Tak Geser Honorer |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
