Ilustrasi sekolah. Puslapdik Kemendikbud
Ilustrasi sekolah. Puslapdik Kemendikbud

KPAI Kecam Guru Matematika di Sragen Bully Siswa SMA Lantaran Tak Pakai Jilbab

Renatha Swasty • 14 November 2022 09:09
Jakarta: Kasus perundungan oleh guru terhadap muridnya lantaran tidak memakai jilbab kembali terjadi. Seorang siswa SMA berinisial S di Sragen dirundung guru Matematika lantaran tidak memakai jilbab hingga takut ke sekolah.  
 
"Atas kasus tersebut, saya selaku Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan sikap, pertama, mengecam pembullyan yang dilakukan oleh oknum guru dan sesama peserta didik terhadap anak korban karena tidak mengenakan jilbab," kata Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis, Senin, 14 November 2022.
 
KPAI mencatat ada kasus serupa di Gemolong, Sragen pada 2020. Siswi yang dirundung tersebut akhirnya mutasi ke SMAN lain setelah mendapatkan pembullyan terus menerus, terutama oleh kakak kelas.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Retno menyebut kasus ini juga menunjukkan literasi dan moderasi beragama di dunia pendidikan masih belum cukup baik. Kondisi ini memberi kontribusi bagi terjadinya intoleransi, misalnya pelarangan maupun pemaksaan pemakaian jilbab yang merupakan simbol dan identitas kepada pihak lain.
 
"Sehingga, diperlukan pelatihan menginternalisasi dan penguatan skill bangaimana mengembangkan literasi dan moderasi beragama pada saat yang akan datang, baik di lingkungan pendidik maupun lingkungan sosial yang lebih luas," papar dia.
 
Retno menilai masih sedikit kehadiran pemimpin-pemimpin nasional dan lokal yang bijaksana. Dia menyebut kehadiran mereka sangat dibutuhkan untuk menempatkan segala sesuatu pada tempatnya.
 
"Karena kebijaksanaan, mereka tidak mewajibkan yang tidak wajib. Sebaliknya mereka jangan melarang hal yang tidak seharunya dilarang hukum positif yang berlaku di negeri yang majemuk ini. Kerap kali aturan seragam di sekolah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah di wilayah tersebut," tutur dia.
 
Retno menyebut meskipun aturan pemakaian seragam jelas, namun bukan cuma muncul kasus pemaksaan,  muncul pula kasus pelarangan penggunaan jilbab setiap tahun pelajaran baru. Misalnya di Gunungsitoli Sumatra Utara (2022).
 
Seorang kepala sekolah melarang seorang murid kelas VI memakai jilbab dengan alasan keseragaman, karena murid sekolah tersebut sebagian besar beragama Kristen dan Katolik. Kasus mewajibkan jilbab di satuan pendidikan, bahkan yang beragama non Islam pun akhirnya juga mengenakan jilbab saat bersekolah, misalnya terjadi di Padang, Sumatera Barat pada 2021.
 
Retno menyebut KPAI mencatat sejak 2014 sampai 2022 terdapat sejumlah kasus pelarangan jilbab bagi peserta didik di sejumlah daerah, seperti Bali. Sebanyak dua SMAN di Denpasar dan satu SMPN di Singaraja melarang peserta didik menggunakan jilbab atau penutup kepala ke sekolah (2014).
 
Lalu, satu SMAN di Maumere Sikka, NTT (2017), satu SD Inpres di Wosi Manokwari, Papua (2019), dan salah satu SDN di Gunungsitoli, Sumatera Utara (2022).
 
Selain, ada juga sejumlah kasus mewajibkan jilbab bagi peserta didik terjadi pada salah satu SMPN di Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur (2017); satu SMAN di Rantah Hilir, Riau (2018); satu SDN di Karang Tengah, gunung kidul (2019); satu SMAN di Gemolong, Sragen (2020); satu SMKN di Kota Padang, Sumatera Barat (2021); satu SMAN di Banguntapan, Bantul (2022); salah satu SMPN di Jakarta Selatan (2022).
 
“Padahal melarang maupun mewajibkan peserta didik menggunakan jilbab merupakan pelanggaran hak=hak anak," tegas dia.
 
Dia menyebut segala bentuk kekerasan verbal, psikis, fisik, dan seksual merupakan kekerasan yang dapat terjadi di satuan pendidikan dengan pelaku pendidik, peserta didik, maupun tenaga kependidikan.  Namun, setiap kali terjadi kekerasan, satuan pendidikan kerap kali tidak merujuk pencegahan dan penanganannya berdasarkan Permendikbud Nomor 82 tahun 2015.
 
Retno mendorong Kemendikbudristek menguatkan sosialisasi ke jajaran, guru, dan birokrat pendidikan  terkait Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan.
 
Sebab, Permendikbud tersebut belum diimplementasi oleh pendidik maupun birokrat pendidikan. Padahal, isi Permendikbud sangat rinci mendefiniskan jenis-jenis kekerasan dan sanksi, upaya pencegahan, dan penanganan kekerasannya jelas.
 
Dia juga mendorong KemendikbudRistek bekerja sama dengan Dinas-Dinas Pendidikan Provinsi/ Kota/Kabupaten membuat program pelatihan berkesinambungan kepada pimpinan sekolah untuk menginternalisasi dan menguatkan skill mengembangkan literasi dan moderasi beragama pada saat yang akan datang, baik di lingkungan pendidik maupun lingkungan sosial yang lebih luas.
 
"Hal ini juga mendukung Kurikulum Merdeka yang telah dicanangkan KemendikbudRistek, sehingga bisa disinergikan program sosialisasi dan pelatihannya," papar dia.
 
KemendikbudRistek juga perlu menggalakan sosialisasi Permendikbud Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Hal itu agar tidak ada lagi pemaksaaan maupun pelarangan penggunaan jilbab bagi peserta didik.
 
Baca juga: Siswi Dipaksa Pakai Hijab, Psikolog: Sekolah Tak Layak Memaksakan Keyakinan Seseorang

 
(REN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif