"Pengembangnya itu hanya sebagian dari teman-teman Puskur, mereka sebetulnya lebih banyak teknisnya, pemikir-pemikirnya bukan dari mereka (tim pusat kurikulum)," kata Said kepada Medcom.id, Senin, 21 September 2020.
Menurut Said, mereka yang berada di tim Puskurbuk juga diminta tak banyak bersuara. Segala hal yang terkait penyederhanaan kurikulum harus dirahasiakan. "Teman-teman Puskur mereka juga mengatakan ini rahasia, ini rahasia," ungkapnya.
Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) ini menyatakan, penyederhanaan atau perancangan kurikulum harus dilakukan secara transparan. Sebab, kurikulum adalah kepentingan bersama dunia pendidikan.
"Kenapa harus menjadi rahasia? Ini untuk orang banyak kok, kenapa harus rahasia," ujar Said.
Baca: Klarifikasi Nadiem Soal Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah
Menurut Said, saat perancangan kurikulum 2013, semua proses dilakukan secara transparan. Seluruh pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan dilibatkan meskipun baru tahap sosialisasi untuk membuat draf.
"Itu diangkat dan dibicarakan, didiskusikan. Itu bukan berarti dia menjadi rahasia, dia kita sebut draf satu bulan ini, jadi memang sifatnya terbuka. Kemudian kita sosialisasikan ke setiap perguruan tinggi, kemudian ke setiap wilayah," sambungnya.
Said juga menduga perancangan kurikulum dilakukan bukan oleh ahlinya. Ia mengaku mendapat informasi kalau pemikir rancangan kurikulum baru merupakan tim yang terafilisasi sebuah lembaga filantropi. "Pemikir-pemikirnya bukan dari (tim pusat) kurikulum," ujarnya.
Draf Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional tertanggal 25 Agustus 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bocor ke publik. Salah satu poin yang memantik polemik yaitu rencana penghapusan mata pelajaran sejarah untuk jenjang SMK.
Mendikbud Nadiem Makarim mengklarifikasi isu penghapusan pelajaran sejarah dari kurikulum. Nadiem mengaku sangat terkejut mendapati begitu cepatnya informasi yang tidak benar menyebar tentang mata pelajaran sejarah di tengah masyarakat.
"Tidak ada sama sekali kebijakan, regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran Sejarah di kurikulum nasional," tegas Nadiem dalam video klarifikasinya, Minggu, 20 September 2020.
Isu ini muncul, kata Nadiem, berawal dari adanya salah satu presentasi internal yang keluar ke masyarakat dengan salah satu permutasi penyederahanaan kurikulum. Padahal, kata Nadiem, Kemendikbud memiliki puluhan versi berbeda yang saat ini sedang melalui proses pembahasan di Forum Discussion Group (FGD) dan uji publik.
"Semuanya belum tentu permutasi tersebut yang menjadi final. Inilah yang namanya pengkajian yang benar, di mana berbagai opsi diperdebatkan secara terbuka," tegas Nadiem.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
