"Kalau anak PTM itu karena tidak ada alat daring karena dia miskin itu kan, dia juga enggak punya enggak ada kendaraan untuk antar jemput," kata Retno dalam webinar Evaluasi Pembelajaran Jarak Jauh dan Persiapan Menuju Pembelajaran Tatap Muka, Kamis 27 Mei 2021.
Retno mengambil contoh kasus di Batam, Kepulauan Riau. Menurutnya tidak semua orang tua sanggup memberi ongkos kapal untuk anaknya menyebrang berangkat sekolah pada kondisi ekonomi di tengah pandemi.
"Ketika tidak ada ongkos itu jadinya tidak terlayani," terang Retno.
Baca juga: Pemberian Izin PTM Diminta Pertimbangkan Perkembangan Kasus Covid-19
Untuk itu, pihaknya meminta agar PTM terbatas ini dikoordinasikan secara lintasdinas. Jadi PTM terbatas tidak hanya diurus oleh dinas pendidikan daerah.
Menurut Retno, Dinas Pendidikan bisa bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. Agar PTM terbatas bisa berjalan aman dan terfasilitasi bagi siswa yang ingin berangkat ke sekolah.
"Baiknya perlu juga dibantu lewat Dinkes dan Dishub agar anak terfasilitasi ke sekolah dan merasa aman juga," tutup Retno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
