SMK Kekurangan Guru Produktif

Dinas Pendidikan Miskin Program Vokasi

Citra Larasati 07 November 2018 18:02 WIB
Lulusan SMK
Dinas Pendidikan Miskin Program Vokasi
Ribuan pencari kerja memadati pameran Indonesia Career Expo 2018, MI/Ramdani.
Jakarta:  Rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan pendidikan vokasi terutama SMK dibenarkan pengamat pendidikan Eduspec Indonesia, Indra Charismiadji.  Menurutnya dana transfer daerah untuk pengembangan vokasi banyak yang tidak terserap, akibat dinas pendidikan minim program.

Tingginya angka pengangguran yang berasal dari lulusan SMK mengundang keprihatinan pengamat pendidikan abad 21, Indra Charismiadji. "Ini lagu lama, masih saja seperti ini," kata Indra kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 7 November 2018


Indra mengkritisi, salah satu penyebab lulusan SMK menjadi penyumbang pengangguran terbuka tertinggi adalah karena dinas pendidikan di daerah minim program untuk pendidikan vokasi. "Dinas pendidikan miskin program untuk pendidikan vokasi.  Banyak DAK penugasan dalam bentuk transfer daerah yang tidak dibelanjakan, karena dinas provinsi tidak punya program," tegas Indra.

Hal tersebut terjadi, karena banyak posisi kepala dinas pendidikan di daerah yang tidak dipegang oleh pejabat yang tidak kompeten di bidang pendidikan. "Banyak kepala dinas pendidikan yang tidak memiliki kompetensi di bidang pendidikan.  Sama saja seperti orang yang tidak tahu urusan medis ditaruh di dinas kesehatan, kanpasti kacau," ungkap Indra.

Selain itu, Indra mengatakan, SMK juga mengalami kekurangan guru produktif. "Guru yang menguasai bidang keahlian vokasi, ini juga harus segera diatasi," imbuhnya.

Baca: Pengembangan SMK di Daerah Minim Peran Pemda

Untuk diketahui, Kemendikbud membutuhkan setidaknya 95 ribuan guru produktif untuk SMK.  Namun saat ini, jumlah guru produktif hanya sekitar 52ribu guru.  Artinya masih ada kekurangan guru produktif yang cukup banyak, mencapai sekitar 43 ribu guru produktif.

Kekurangan guru produktif ini cukup menghambat proses transfer ilmu dan kompetensi vokasi kepada siswa di jenjang SMK.  Sehingga menurut Indra, tidak aneh jika kompetensi lulusan SMK belum sesuai harapan industri.

Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pandu Baghaskoro sebelumnya mengatakan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan SMK ini, banyak yang menganggap penyusunan kurikulum pendidikan vokasi bukan tanggung jawab mereka. Sehingga tidak heran jika ada SMK di wilayah pesisir malah menawarkan program pendidikan permesinan dan bukan perikanan

Seperti diberitakan sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka menurut daerah sebesar 5,34% pada Agustus 2018, turun dibandingkan 2017 yakni sebesar 5,50% pada bulan yang sama.  Tingkat pengangguran tertinggi berdasarkan pendidikan, masih berasal dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi menurut pendidikan, berasal dari jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) sebesar 11,24 persen.  Tingkat pengangguran terendah sebesar 2,43 persen terdapat pada penduduk berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id