Pembinaan Ideologi Bangsa di Kampus Mendesak Dilakukan
Menristekdikti, Mohamad Nasir (kanan) tengah berbincang dengan Ketua Umum PB HMI Respiratori Saddam Al Jihad, (kiri), Medcom.id/Citra Larasati.
Jakarta:  Keputusan pemerintah untuk memberi izin organisasi ekstra atau Organisasi Masyarakat dan Kepemudaan (OKP) masuk kembali ke kampus bukan tanpa alasan.  Salah satu pertimbangannya adalah, merespons sejumlah fenomena yang terjadi di dalam kampus, terkait indikasi melunturnya nasionalisme dan munculnya radikalisme.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir menilai, pembinaan ideologi bangsa merupakan kebutuhan yang sangat mendesak untuk dilakukan saat ini.  "Anda sudah melihat, ada hoaks, NKRI, dan masalah radikalisme di dalam kampus.  Ini pertanda rasa nasionalismenya sudah tidak ada, atau menurun," kata Nasir usai Peluncuran Permenristekdikti nomor 55 Tahun 2018, di Gedung Kemenristekdikti, di Jakarta, Senin, 29 Oktober 2018.


Maka di momentum Sumpah Pemuda ini, kata Nasir, ia menerbitkan Permenristekdikti tentang Pembinaan Ideologi Bangsa dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.  "Jadi Unit Kegiatan Mahasiswa Pembinaan Ideologi Bangsa (UKM PIB) ini dalam rangka realisasi Sumpah Pemuda," kata mantan rektor terpilih Universitas Diponegoro (Undip) ini.

Lebih spesifik, Nasir mengatakan, ada alasan lain dikeluarkannya Permenristekdikti tersebut.  Salah satunya adalah untuk merespons keresahan mahasiswa terhadap terbatasnya ruang gerak organisasi ekstra kampus dalam melakukan kegiatan yang terkait dengan penguatan ideologi bangsa.

Ruang gerak tersebut terbatas, sejak terbitnya aturan yang melarang organisasi ekstra berkegiatan di kampus 2002 lalu. Pelarangan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2002 tentang Pelarangan Organisasi Ekstra Kampus atau Partai Politik dalam Kehidupan Kampus.

Aturan tersebut berbunyi: “Melarang  segala bentuk organisasi ekstra kampus dan Partai Politik membuka Sekretariat (Perwakilan) dan atau melakukan aktivitas politik praktis di kampus.”

Baca:  Organisasi Ekstra Boleh Masuk Kampus Lagi

"Dengan adanya peraturan Dirjen Dikti itu ternyata menghambat, bagaimana mahasiswa bisa belajar ideologi dan kebangsaan dalam kampus," terang Nasir.

Keputusan Dirjen Dkti itu, kata Nasir, melarang segala kegiatan kemahasiswaan, kegiatan politik, ataupun membuka sekretariat (perwakilan) organisasi ekstra di dalam kampus. Belakangan ini, sejumlah peristiwa menunjukkan adanya persoalan dalam penerapan nilai ideologi dan kebangsaan. 

"Yaitu rendahnya cinta Tanah Air, hoaks, fanatisme yang sempit dan mengancam NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), seperti yang pernah diungkapkan dalam sebuah hasil survei Alvara Rsearch Center beberapa waktu lalu," kata Nasir

Nasir menyebutkan, dalam survei yang dilakukan Alvara Research Center itu mengambil sampel 1.800 mahasiswa dari 25 perguruan tinggi.  Hasil survei mengungkap 29,5% tidak mendukung pemimpin Islam, 19,6% mendukung perda syariah, 25,3% setuju negara Islam, 16,8% setuju ideologi Islam. 

"23% berpotensi radikal, itu hasil Alvara," ujar Nasir.   



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id