"Ini adalah surat yang saya kirim waktu saya masih jadi wali kota. Saya kirim surat ini ke Pak Menteri Pendidikan (Nadiem Makarim), namun kemarin saya cek ke Pak Sekda dan Kepala Dinas yang ada di Solo, surat ini belum mendapat tanggapan," kata Gibran, saat membuka Rapat Koordinasi Evaluasi Pendidikan Dasar dan Menengah, di Jakarta, Senin, 11 November 2024.
Surat tersebut, kata Gibran, berisi keluhan-keluhannya sebagai Wali Kota mengenai masalah zonasi, Merdeka Belajar, masalah pengawas sekolah, hingga Ujian Nasional. "Tapi Pak Menteri yang sekarang beda. Kemarin pulang dari Akmil, pulang dari Akmil Magelang, kita langsung koordinasi dan kita langsung klik untuk masalah-masalah zonasi ini. Jadi Bapak-Ibu, zonasi ini program yang baik, tapi silakan nanti Bapak-Ibu selama rakor mungkin bisa memberi masukan karena jumlah guru kita itu belum merata," beber Gibran.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga menyampaikan pesan terkait pemerataan guru di Tanah Air. Sebab hingga kini masih ada provinsi dan tempat-tempat yang kelebihan guru.
Di sisi lain, ada provinsi yang justru kekurangan guru. "Ini nanti tentunya menjadi PR untuk Pak Menteri. Jadi zonasi sekali lagi ini program yang baik, tapi mungkin belum bisa diterapkan di semua wilayah," terangnya.
Persoalan-persoalan ini yang ia sampaikan kepada pemerintah pusat kala itu. "Tapi waktu itu saya sebagai wali kota, ya tentunya kita harus komplain dengan program yang di pusat. Kita ikuti program ini, tapi sekali lagi Bapak-Ibu, tiap tahun permasalahannya sama, komplain yang diarahkan ke saya sama terus. Tiap tahun berulang, berulang, berulang," ujar Gibran
"Dan akhirnya saya bersurat, ya tapi tidak ditanggapi. Jadi intinya Bapak-Ibu, ini mohon dikaji lagi, apakah akan ditaruskan ataukah akan kembali ke sistem yang lama? Silakan nanti didiskusikan. Jadi jumlah guru yang belum merata dan fasilitas yang belum merata juga," pungkasnya.
| Baca juga: Tak Andalkan UN, Negara Didorong Punya Standar Evaluasi Pendidikan |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
