Pengamat pendidikan dari Vox Populi Institute Indonesia, Indra Charismiadji, mengkritisi wacana itu. Dia menilai kebijakan ini berisiko besar bila tidak didasari nalar kebijakan yang utuh.
"Apakah kita sedang merapikan sistem atau sedang melakukan genosida intelektual?" tanya Indra melalui keterangan tertulis, Senin, 27 April 2026.
Indra mengakui penyelarasan antara kampus dan dunia kerja adalah keniscayaan. Referensi global dari McKinsey Global Institute maupun World Economic Forum menunjukkan disrupsi pekerjaan tengah terjadi.
"Pertanyaannya, apakah ada kajian akademis yang transparan untuk menentukan prodi mana yang layak ditutup?" tanya Indra.
Dia menekankan tanpa kriteria jelas, penutupan prodi hanya akan didasarkan pada 'perasaan' atau selera birokrasi sesaat. Ia khawatir kebijakan ini akan menjadi instrumen persaingan tidak sehat antar-kampus dalam memperebutkan mahasiswa, ketimbang sebuah perbaikan mutu.
Indra juga mempertanyakan keberadaan Peta Jalan Talenta 2045 yang seharusnya menjadi kompas utama. "Bagaimana mungkin pemerintah menutup pintu-pintu ilmu tanpa tahu rumah industri apa yang ingin dibangun 20 tahun ke depan?"
Dia menegaskan perencanaan tenaga kerja tidak bisa dikerjakan sendirian oleh satu kementerian. Indra menekankan dibutuhkan kolaborasi lintas sektoral untuk menentukan industri yang akan dikembangkan dan kompetensi yang diperlukan.
Indra menegaskan tanpa peta jalan, langkah menutup prodi seperti menebang pohon tanpa rencana penanaman kembali. Dalam perspektif humaniora, Indra menyoroti kegagalan pemerintah membedakan antara sisi supply (pasokan) dan demand (permintaan).
Dia mencontohkan bidang Biologi Maritim, disiplin ilmu yang seharusnya menjadi mahkota di negara kepulauan seperti Indonesia. "Bisa saja kampus membuka prodi ini, tapi lulusannya mau bekerja di mana jika ekosistem penyerapannya tidak disiapkan negara?" tegas dia.
Indra mengatakan banyak prodi yang dianggap tidak relevan sebenarnya hanya menjadi korban dari ketiadaan visi industri pemerintah. "Menutup prodi karena lulusannya tidak terserap kerja sementara industrinya tidak dibangun adalah sebuah kesalahan logika yang fatal," ujar dia.
Dia juga menyoroti pergeseran peran perguruan tinggi yang kini ditarik paksa menjadi lembaga pelatihan kerja. Ia mengingatkan kembali mandat Konstitusi, khususnya Pasal 31 ayat 5 UUD 1945, yang menyatakan perguruan tinggi adalah tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan peradaban.
"Kemendiktisaintek harus berhenti memandang kampus sebagai pabrik buruh," tegas Indra.
Ia mendorong pemerintah lebih fokus pada reformasi kurikulum yang berorientasi pada Society 5.0 yang juga dikenal era masyarakat cerdas. Di era ini, teknologi adalah pekerja, sementara manusia harus menjadi inovator.
"Jika kita hanya melatih orang menjadi pekerja, mereka akan segera digantikan oleh mesin atau teknologi. Seharusnya kurikulum kita mendorong manusia menjadi pencipta," ujar dia.
Penutupan prodi tanpa reformasi substansi hanya akan melahirkan pengangguran baru yang gagap inovasi. Rencana penutupan prodi ini menjadi ujian bagi masa depan intelektual Indonesia.
Indra mempertanyakan apakah akan membiarkan kampus-kampus menciut menjadi sekadar bengkel keterampilan demi melayani industri sesaat? Ataukah akan mengembalikan kampus sebagai pusat ilmu pengetahuan yang melahirkan para inovator tangguh.
Indra mengingatkan pendidikan adalah investasi peradaban, bukan sekadar komoditas pasar. "Jangan sampai ambisi mengejar statistik siap kerja justru membunuh benih-benih inovasi yang seharusnya tumbuh dari kebebasan akademik di perguruan tinggi," tegas Indra.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
