"Iya, jadi di dalam situ (buku sejarah di sekolah) menjadi satu kemunduran," kata Asvi kepada Medcom.id, Kamis, 24 September 2020.
Padahal kata dia, pada 2004, kurikulum pendidikan Indonesia nyaris memuat buku sejarah yang baik. Pada tahun itu, materi tentang peristiwa G30S/PKI telah diluruskan dengan landasan kesaksian dan penelitian.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
"Itu kurikulum itu tidak disahkan oleh menteri. Itu sebenernya sudah ada penjelasan mengenai G30S, tapi kan kurikulum itu tidak disahkan pada 2004, padahal sudah disosialisasikan dan kemudian diganti dengan kurikulum 2006," sambungnya.
Baca juga: LIPI: Label PKI Harus Dilepaskan dari Peristiwa G30S
Hingga akhirnya, buku sejarah yang dipaketkan di sekolah saat ini, masih berisi peninggalan dan doktrinisasi versi Orde baru. Untuk itu, dia meminta berbagai organisasi sejarah seperti Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dan Masyarakat Sejarah Indonesia mendorong perubahan itu.
"Saya kira mereka biasa membahas dalam diskusi mereka, dan kemudian diusulkan untuk dimasukkan ke dalam kurikulum. Kajiannya sudah ada, tapi itu belum dimasukkan kurikulum. Jadi mereka itu harus mengeluarkan semacam buku pedoman dan itu diserahkan kepada pusat kurikulum (Puskurbuk)," terang Asvi.
(CEU)