"Untuk petunjuk teknis (Juknis) terakhir yang bina RW ini enggak membantu apa-apa. Justru makin kisruh orang tua jadinya," kata Rachmawati, dalam Diskusi daring, Jumat, 3 Juli 2020.
Di wilayahnya, RW 03 kelurahan Kenari, Jakarta Pusat misalnya, sudah tidak ada SMP maupun SMA lagi. Namun kebutuhan bersekolah jenjang menengah itu sangat dibutuhkan para warga RW 03.
"Jadi hanya ada satu SMA dan satu SMP negeri. Tapi itu sekolah di RW 06. Padahal di RW 06 sudah penuh hotel tidak ada siswanya," jelas dia.
Bcaa juga: JPPI: PPDB DKI Cacat Hukum
Karena itulah, jalur bina RW ini menurutnya sia-sia. Akhirnya Rachmawati bersama warga RW 03 lainnya bingung mencari sekolah.
"Hanya ada PAUD. Masa anak Kami yang SMA disuruh daftar PAUD," sambung Rachmawati.
Ke depan dia berharap, Disdik DKI melibatkan orang tua dalam mengambil kebijakan. Agar tidak ada permasalahan yang muncul setiap kali PPDB dilaksanakan.
"Jika membuat kebijakan tolong dilihat baik-baik, benar-benar di survei, supaya tidak berulang kesalahannya. Ini lagi dibuat Surat Keputusan baru malah lebih parah, kami jadi bingung. Berapa kali kami bilang, libatkan kami," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
