"Akan ada Permendikbudristek yang baru untuk menyatakan bahwa ini adalah kurikulum nasional," kata Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo di Gedung A Kemendikbudristek, Selasa 5 Maret 2024.
Untuk mempersiapkan hal tersebut, pihaknya akan kembali berdiskusi dengan pemangku kepentingan. Di mana para pemangku kepentingan itu juga dilibatkan saat merancang kurikulum prototipe di tahun 2020.
"150 orang begitu ya, dari empat puluhan lebih lembaga yang hadir untuk memberi masukan pada draf Permendikbudristek ini," jelasnya.
Sebelum hadirnya Kurikulum Merdeka, diketahui Kemendikbudristek lebih dulu menghadirkan kurikulum prototipe di tahun 2020 saat masa pandemi.
"Prototipe tersebut kemudian diterapkan secara terbatas dan dievaluasi pada tahun 2021 di sekitar 3.000 sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil," jelas pria yang akrab disapa Nino itu.
Nino menjelaskan, Kurikulum Merdeka mulai ditawarkan pada tahun 2022 dan 2023. Tawaran itu pun diberikan sebagai opsi.
"Kurikulum Merdeka ditawarkan sebagai salah satu opsi bagi sekolah yang ingin mulai melakukan transformasi agar pembelajarannya lebih berpusat pada murid," jelas dia.
Bagi Nino proses tersebut telah begitu panjang. Pun nantinya, setelah ditetapkan sebagai Kurikulum Nasional, masih ada waktu yang diberikan kepada sekolah untuk mempersiapkan diri.
"Jadi penetapan sebagai kurikulum nasional mulai 2024 sudah melalui proses yang panjang. Setelah 2024 pun satuan pendidikan masih diberi waktu dua sampai tiga tahun untuk menyiapkan diri," pungkasnya.
Baca juga: Intip Perjalanan Kurikulum Merdeka Hingga Bakal Diterapkan Nasional |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News