Hal tersebut diungkapkan secara blak-blakan oleh Dedi di sela-sela peluncuran Platform Jaga Indonesia Pintar di Bandung. Menurut KDM, kebijakan yang awalnya bertujuan baik ini justru melahirkan persoalan baru yang mengancam mutu sumber daya manusia.
Sekolah-sekolah negeri legendaris yang dulu menjadi primadona di berbagai daerah kini mengalami kemunduran mutu yang signifikan karena disamaratakan.
"Dengan kebijakan pemerataan pendidikan seluruh sekolah di Jawa Barat misalnya, memang melahirkan distribusi ganda. Tetapi ada problem baru, menurunnya kualitas sekolah-sekolah umumnya. SMA 3, SMA 5, SMA 1 di setiap kabupaten dan kota, mengalami penurunan," ungkap Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan di peluncuran program Jaga Indonesia Pintar, di Bandung, Rabu, 6 Mei 2026.
Ia menjelaskan, penurunan kualitas ini adalah dampak dari penerimaan siswa berbasis geografi dan penyamaan standar pembiayaan, sehingga sekolah kehilangan ruang untuk berkembang secara mandiri.
"Regulernya itu didasarkan pada wilayah geografi, tinggal setiap orang boleh masuk. Kemudian pembiayaan pendidikannya menjadi sama dengan yang lain, sehingga dia tidak punya kemampuan lagi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Tidak bisa membangun lab baru, meningkatkan mutu guru pendidikan dan sebagainya," paparnya.
Ancaman Kesenjangan Pendidikan
Dampak dari pelemahan daya saing sekolah negeri ini adalah beralihnya status "sekolah favorit" ke sekolah-sekolah swasta berbiaya mahal. Dedi khawatir, jika hal ini dibiarkan, akan memicu jurang disparitas sosial yang tajam antara anak orang kaya dan masyarakat miskin di masa depan."Yang terjadi adalah yang favorit itu sekolah-sekolah swasta. Siapa yang sekolah-sekolah swasta? Anak-anak orang kaya. Saya khawatir dalam jangka panjang terjadi disparitas. Nanti akan terjadi yang sekolah swasta anak-anak orang kaya, sekolah negeri, anak-anak orang miskin," tegas Dedi.
Degradasi Kualitas Guru Akibat Nepotisme
Selain persoalan fasilitas dan biaya, faktor tenaga pendidik di sekolah negeri juga disorot tajam. Dedi menyingkap adanya praktik nepotisme di lingkungan sekolah yang merusak standar rekrutmen pengajar.Berbeda dengan zaman dahulu, di mana guru diambil dari lulusan terbaik dari setiap perguruan tinggi seperti IKIP masih juga dilengkapi dengan pelatihan berjenjang. Namun saat ini rekrutmen sering kali didasari oleh hubungan kekerabatan.
"Ditambah lagi, satu lagi, kualitas guru degradasi. Kenapa? Dulu yang jadi guru di setiap sekolah adalah orang yang ranking pertama di IKIP. Hari ini, kepala sekolah, di sekolahnya kalau butuh guru, ada keponakannya, ya udah (keponakannya) jadi guru. Ada cucunya, jadi guru. Jadi guru honor, PPPK. Dan hampir tidak ada pembinaan kualitas guru secara berjenjang," keluhnya.
"Yang terjadi adalah kualitas guru di sekolah-sekolah hari ini mengalami penurunan yang tajam," lanjut Dedi.
KDM menegaskan bahwa realitas ini adalah pekerjaan rumah besar bagi pemerintah saat ini. Tantangan utamanya adalah bagaimana memadukan antara distribusi keadilan pendidikan bagi seluruh kalangan dengan upaya konkret peningkatan kualitas sumber daya pendidikan itu sendiri.
| Baca juga: Dana PIP Kamu Disunat Oknum? Speak Up Lewat Platform Jaga Indonesia Pintar |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
