Kabar baiknya, praktik nakal tersebut kini masuk dalam radar pengawasan ketat pemerintah lho Sobat Medcom. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) baru saja menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk merilis platform bernama Jaga Indonesia Pintar. Platform inovatif ini lahir khusus untuk menyapu bersih berbagai pelanggaran dalam penyaluran dana PIP.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menegaskan bahwa inovasi digital ini merupakan langkah serius pemerintah untuk memperbaiki sistem PIP agar benar-benar tepat sasaran.
"Platform Jaga Indonesia Pintar tujuan utamanya untuk menjaga agar betul-betul program ini sesuai dengan tujuannya dan tepat tasaran. Kami juga mengundang seluruh stakeholder pendidikan yang berkait dengan PIP dan kepala - kepala dinas agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan, dan juga melakukan pengawasan secara semestinya," kata Wamen Atip di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 6 Mei 2026.
Atip mengakui, sejak rilis perdana pada 2014, program yang bertujuan menekan angka putus sekolah dan kemiskinan ini masih punya celah. Salah satu PR terbesarnya adalah fenomena "salah alamat", di mana banyak murid yang berhak justru tidak mendapatkan PIP.
Untuk menambal celah tersebut, Kemendikdasmen berencana merombak sistem pendataan dengan melibatkan pihak sekolah secara langsung. "Kita sedang mengkaji dan menyiapkan sistem baru untuk menambal kekurangan tadi. Seandainya pengusulan dilakukan oleh sekolah, lalu bagaimana peran dinas? Tapi sekolah lebih tahu data di lapangan, dan ini akan memberikan tugas tambahan bagi sekolah," ujar Wamen.
Cara Lapor Jika Dana PIP Dipotong
Nah, buat Sobat Medcom yang menemukan indikasi kecurangan, platform Jaga Indonesia Pintar adalah tempat speak up yang paling aman.Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intelijen), Reda Manthovani, memastikan platform ini memberikan akses langsung bagi penerima maupun calon penerima PIP untuk melaporkan dugaan pelanggaran, termasuk potongan liar oleh oknum tertentu.
"Pelaporan-pelaporan itu kalau memang terkait pidana mungkin nanti kita tindaklanjuti langsung. Kalau tidak terkait pidana juga kita tebuskan juga Kemendikdasmen," kata Reda.
"Kalau memang ternyata bukan pelanggaran pidana nanti Kemendikdasmen yang menidaklanjuti, bisa berupa teguran atau perbaikan data sekolah, itu di ranahnya Kemendikdasmen," dia menambahkan.
Anggaran Fantastis Rp13,8 Triliun
Wajar saja jika pengawasan diperketat. Tahun ini, nilai anggaran PIP sangat fantastis. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, memaparkan, pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp13,8 triliun yang menyasar 19,48 juta murid se-Indonesia.Bahkan, tahun 2026 ini jangkauan PIP makin luas karena sudah mencakup jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Alokasi PIP ini menyedot 24,4 persen alias seperempat dari total pagu anggaran Kemendikdasmen.
"Program ini bukan sekadar angka di nota keuangan yang ada di dokumen anggaran, melainkan jembatan, harapan bagi masa depan anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, miskin, dan rentan miskin," kata Suharti.
Jadi, jangan ragu untuk melapor jika menemukan kejanggalan, ya! Mari kita kawal bersama agar hak pendidikan anak-anak Indonesia tersalurkan dengan adil.
| Baca juga: Miris! Siswa SMK 4 Samarinda Meninggal Usai Pakai Sepatu Sempit, Ternyata Tak Termasuk Penerima PIP |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
