Sebelumnya, seorang siswa kelas IV SD berinisial YBR ditemukan meninggal dunia dengan cara gantung diri di sebuah pohon di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT, pada Kamis, 29 Januari 2026. Penemuan jenazah dilakukan oleh warga setempat yang sedang mengurus ternak kerbau, tak jauh dari rumah nenek YBR yang berusia 80 tahun, tempat ia tinggal.
Saat proses evakuasi, aparat kepolisian menemukan sepucuk surat tulisan tangan milik korban. Surat tersebut ditulis dalam bahasa daerah Ngada dan ditujukan kepada ibunya.
Isi surat mengungkap dugaan alasan YBR memilih mengakhiri hidupnya. Sebelum kejadian tragis ini, YBR sempat meminta dibelikan buku dan pensil kepada ibunya.
Namun, sang ibu tidak memiliki uang untuk membelikan kebutuhan sekolah anaknya, sementara ayah YBR telah meninggal dunia. Meski sang ibu telah memberikan nasihat agar YBR tetap rajin bersekolah meski kondisi ekonomi keluarga serba terbatas, YBR memutuskan bunuh diri hanya selang sehari setelah permohonannya ditolak.
Isi Surat Perpisahan YBR
Berikut isi surat dari YBR dalam bahasa daerah Ngada beserta terjemahannya:Kertas Tii Mama Reti (Surat buat Mama Reti)
Mama Galo Zee (Mama, saya pergi dulu)
Mama molo Ja'o (Mama, relakan saya pergi)
Galo mata Mae Rita ee Mama (Jangan menangis, Mama)
Mama jao Galo Mata (Mama, saya pergi)
Mae woe Rita ne'e gae ngao ee (Tidak perlu Mama menangis dan mencari atau merindukan saya)
Molo Mama (Selamat tinggal, Mama)
Peristiwa ini menyisakan luka mendalam bagi keluarga dan warga di Dusun Sawasina, Desa Nuruwolo, Kecamatan Jerebuu. YBR dikenal sebagai anak yang baik, riang, dan rajin belajar meski kondisi ekonomi keluarganya tidak mendukung.
Surat Terbuka
Merespons tragedi tersebut, Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, mengirimkan surat terbuka kepada Direktur Eksekutif UNICEF, Catherine Russel, pada 5 Februari 2026. Surat ini mendesak UNICEF untuk mengintensifkan perannya dalam melindungi hak-hak anak di Indonesia.Ia juga mempertanyakan dunia seperti apa yang kita tinggali ketika seorang anak kehilangan nyawanya hanya karena tidak mampu membeli pena dan buku. "Dunia macam apa yang kita tinggali ketika seorang anak kehilangan nyawanya karena tidak mampu membeli pena dan buku?" kata Tiyo dikutip dari akun Instagram @bem.ugm, Sabtu, 7 Februari 2026.
Tiyo menegaskan, Indonesia baru saja menyaksikan tragedi kemanusiaan yang seharusnya tidak pernah terjadi. "YBS (inisial), seorang anak berusia sepuluh tahun dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli perlengkapan sekolah dasar yang harganya kurang dari satu dolar AS. Ini bukan takdir, bukan pula kejadian terisolasi, ini dapat dicegah dan merupakan hasil dari kegagalan sistemik," tulis Tiyo.
Menurutnya, situasi ini jauh dari ideal bahwa setiap anak dijamin haknya untuk belajar, bermain, dan membayangkan masa depan dengan harapan, bukan mati dalam keputusasaan. Tiyo juga menyinggung bahwa Konstitusi Indonesia bahkan menyatakan setiap anak dijamin memiliki akses terhadap pendidikan. Lebih jauh lagi, standar moral tersebut sejalan dengan Pasal 28 Konvensi Hak Anak.
"Di mana negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan akses terhadap kualitas, kesetaraan, dan keadilan pendidikan bagi semua anak di negara ini. Komitmen ini tidak diterjemahkan dengan baik ke dalam kebijakan atau perilaku Presiden kami Prabowo Subianto yang memberlakukan banalitas ketidakadilan yang menghilangkan nyawa dan masa depan tanpa konsekuensi apa pun," tulisnya.
Ia menekankan, dalam kasus ini, tanggung jawab utama terletak pada negara yang telah gagal melindungi salah satu warga negaranya yang paling rentan. "Akar dari tragedi ini disebabkan oleh egoisme individual dan politik dari Presiden kami yang arogan, Prabowo Subianto," tambah Tiyo.
BEM UGM menyoroti bahwa alih-alih memprioritaskan anggaran untuk memperbaiki kesetaraan dan keadilan sistemik, presiden justru dengan sengaja memotong anggaran pendidikan untuk kebijakan yang berbahaya, berbiaya tinggi, dan berpotensi meracuni makanan yang disebut Makan Bergizi Gratis.
"Bencana kegagalan negara ini seharusnya tidak menyebabkan keluarga-keluarga dari pedesaan miskin menginternalisasi ketidakadilan struktural sebagai menyalahkan diri sendiri, sementara Presiden kami yang tidak manusiawi mengeksploitasi kemiskinan sebagai tuas elektoral untuk pemilihan umum 2029," ujar Tiyo.
Sehubungan dengan tragedi ini, BEM UGM mendesak UNICEF untuk mengintensifkan perannya di Indonesia dengan mengadvokasi kebijakan perlindungan anak yang lebih kuat, menjaga anggaran pendidikan, dan memastikan masa depan setiap anak.
"Sehingga penderitaan dan kematian yang dapat dicegah tidak seharusnya terjadi karena kegagalan kebijakan. Dan yang paling penting, bantu kami memberitahu Prabowo Subianto betapa bodohnya dia sebagai Presiden. Kebodohannya menghasilkan masalah-masalah fundamental yang menyebabkan hilangnya nyawa yang tidak bersalah, sebuah kejahatan yang tidak termaafkan terhadap kemanusiaan," tulis Tiyo.
| Baca juga: Rieke Diah Pitaloka Sebut Bobroknya Data BPS Biang Siswa SD Bunuh Diri |
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
