Keterbatasan Daya Tampung Sekolah

Dinas Pendidikan Wajib Mencarikan Sekolah Alternatif

Intan Yunelia 26 Juni 2018 20:21 WIB
PPDB 2018
Dinas Pendidikan Wajib Mencarikan Sekolah Alternatif
MI/Aries Munandar.
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mewajibkan seluruh dinas pendidikan untuk bertanggung jawab mencarikan sekolah alternatif, bagi setiap siswa yang tidak tertampung di sekolah terdekat dengan rumahnya.

Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikbud, Hamid Muhammad mengatakan, setiap dinas pendidikan diberi kewenangan untuk mengatur sendiri batasan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).  Namun di sisi lain, jika ada sekolah terdekat yang tak mampu menampung siswa karena keterbatasan daya tampung, maka dinas pendidikan setempat juga wajib mencarikan sekolah alternatif bagi siswa yang tidak mendapatkan sekolah tersebut.


"Jadi jangan dibiarkan mereka itu mencari kesana kemari sampai tidak punya akses kepada sekolah yang ada," seru Hamid, di Jakarta, Selasa, 26 juni 2018.

Hamid mengatakan, Kemendikbud tidak memasukkan ketentuan jarak dari rumah ke sekolah dalam sistem zonasi secara baku ke dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2018. Sebab menurut Hamid, jarak zonasi antar daerah tidak bisa diseragamkan, mengingat faktor geografis antar daerah juga berbeda.

"Jarak itu, tadinya mau dimasukan ke dalam peraturan menteri, tapi kan yang namanya kondisi geografis tiap daerah berbeda-beda, jadi tidak memungkinkan," kata Hamid.

Baca: Anak Usia Sekolah di Padang Tidak Tertampung

Untuk daerah dengan infrastruktur memadai, dan kontur geografis tak ekstrem, Kemendikbud hanya merekomendasikan untuk SD radius maksimal 3 kilometer, SMP 5-7 kilometer dan SMA 9-10 kilometer.

"Ini yang dulu kita mau coba masukan, tapi karena ada masukan dari lapangan bahwa itu tidak memungkinkan, jadi tidak dibikin peraturan seperti itu," jelas Hamid.

Aturan batas radius kilometer, sulit diterapkan. Khususnya di wilayah-wilayah kepulauan seperti Maluku Tenggara dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemendikbud memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah setempat untuk menentukan batasan zonasi.

Namun, lokasi sekolah terdekat dengan siswa tetap jadi prioritas.  "Silakan diatur oleh dinas pendidikan. Yang penting di PPDB ini saya berharap setiap anak usia sekolah mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dengan rumahnya, itu harapan seperti itu. Jika tidak tertampung dinas wajib mencarikan sekolah sampai dapat," tegas Hamid lagi.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id