Mendikbud Siap Pidanakan Pelaku Jual Beli Kursi PPDB
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, Medcom.id/Citra Larasati.
Jakarta: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mewanti-wanti agar tak terjadi praktik jual beli kursi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini. Bila ditemukan praktik jual beli kursi di PPDB, ia tak segan-segan membawa kasus tersebut ke ranah hukum.

“Jadi praktek jual beli kursi termasuk tindakan pidana,” kata Muhadjir di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa 26 Mei 2018.


Dalam Peraturan Mendikbud Nomor 75 Tahun 2017 tentang Komite Sekolah telah jelas aturan tentang larangan praktik jual beli kursi. Praktik ini lazim ditemukan saat PPDB masih menggunakan sistem rayonisasi, di mana peserta didik baru berlomba-lomba ingin masuk sekolah favorit.

“Jadi pemungutan praktek jual beli kursi di sekolah adalah termasuk pelanggaran,” ucap Muhadjir.

Baca: Tidak Boleh Ada Pungutan Dalam PPDB

Ia meminta PPDB tahun ini berjalan sesuai  prosedur dan aturan. Di antaranya  berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non-diskriminatif dan berkeadilan. Hal ini demi mendorong terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu.

“Jangan sampai ada pemungutan liar jadi tidak perlu ada pemungutan-pemungutan liar yang melampui batas ketentuan,” ujarnya.

Jelang tahun ajaran baru yang akan dimulai pada bulan Juli 2018, beberapa daerah sudah memulai proses penerimaan peserta didik baru (PPDB). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy telah meminta pemerintah daerah membuat kebijakan turunan atas terbitnya Permendikbud nomor 14 tahun 2018 tentang PPDB. Kebijakan tersebut untuk membuat pelaksanaan PPDB transparan dan akuntabel.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id