Guru Honorer menyampaikan aspirasinya saat May Day. (istimewa)
Guru Honorer menyampaikan aspirasinya saat May Day. (istimewa)

IGI: PPPK Sepi Peminat Tak Sepenuhnya Salah Pemda

Pendidikan Kebutuhan Guru Guru Honorer
Citra Larasati • 24 April 2019 15:25
Jakarta: Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta pemerintah pusat tak begitu saja melempar kesalahan pada pemerintah daerah (pemda), atas sepinya peminat dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang digelar Februari lalu.
 
Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim dapat memaklumi kenapa ada pemda yang belum berani membuka rekrutmen guru PPPK dalam seleksi Februari lalu. Pasalnya, dalam surat edaran Menteri PAN-RB kepada Pemda tidak disebutkan secara jelas sumber anggaran yang akan digunakan untuk membayar gaji guru honorer ketika menjadi PPPK nanti.
 
"Pemda tak seharusnya disalahkan, karena memang dalam surat yang dikirim ke kepala daerah itu tidak jelas untuk gaji mereka dari mana," ungkap Ramli, kepada Medcom.id, di Jakarta, Rabu, 24 April 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Faktor kedua, kata Ramli, adalah terjadinya ketidakseimbangan antara belanja pegawai dengan belanja lainnya di pemda. "Sehingga tidak mungkin mereka menganggarkan," jelasnya.
 
Baca:Mendikbud Kecewa Tes PPPK Sepi Peminat
 
Harusnya dalam surat edaran tersebut diperjelas bahwa gaji guru PPPK akan diambil dari full APBN. "Jangan tidak jelas begini, kalau jadinya 'abu-abu', tentu saja pemda tak berani mengambil tindakan, apalagi menambah beban mereka," tegas Ramli.
 
Kalau saja mereka mampu, kata Ramli, sudah pasti sejak dulu daerah memberi pendapatan guru honorer setara UMR seperti yang diterapkan di DKI Jalarta. Tapi karena keuangan daerah tidak mampu, maka mereka tak melakukannya.
 
"Nah, kalau aturan penggajian tidak jelas, mana berani mereka mengusul rekrutmen PPPK," tandasnya.
 
Dalam hal ini, semua aturan dan kebijakan harus terang dan jelas agar pemda tidak salah kaprah. Apalagi saat proses seleksi PPPK dilaksanakan bersamaan dengan momentum kampanye, sehingga wajar pemda curiga dan tidak berani mengambil risiko itu.
 
"Karena kepegawaian di tangan Kemenpan-RB maka Kemenpan-RB yang harus tegas dan jelas menyampaikan, bukannya Menteri Pendidikan," tegas Ramli.
 
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyayangkan sikap sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak mengusulkan rekrutmen guru PPPK dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal inilah yang menyebabkan sepinya peminat pada seleksi penerimaan Februari 2019 lalu.
 
"Sayang tidak semua Pemda memanfaatkan kuota PPPK ini, sehingga banyak Pemda yang absen tidak ikut mengirim guru-guru honorernya untuk ikut tes. Yang ini saya sangat menyesal, karena jumlahnya yang ikut tes kemarin cuma 90 ribu orang," kata Muhadjir di Malang, Jawa Timur.
 
Muhadjir menilai, minimnya peminat tersebut salah satunya karena Pemda khawatir gaji guru-guru PPPK itu nantinya akan dibebankan pada daerah juga.
 
"Padahal saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan, akan kita usahakan gaji guru PPPK nanti dari DAU (Dana Alokasi Umum), dari Dana APBN, sebagaimana gaji guru PNS selama ini. Jadi tidak dibebankan pada daerah," jelasnya.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif