Mendikbud, Muhadjir Effendy, Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq.
Mendikbud, Muhadjir Effendy, Medcom.id/Daviq Umar Al Faruq.

Mendikbud Kecewa Tes PPPK Sepi Peminat

Pendidikan Kebutuhan Guru
Daviq Umar Al Faruq • 23 April 2019 14:21
Malang: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyayangkan sikap sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) yang tidak mengirimkan guru honorernya untuk ikut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal inilah yang menyebabkan sepinya peminat pada seleksi penerimaan Februari 2019 lalu.
 
"Sayang tidak semua Pemda memanfaatkan kuota PPPK ini, sehingga banyak Pemda yang absen tidak ikut mengirim guru-guru honorernya untuk ikut tes. Yang ini saya sangat menyesal, karena jumlahnya yang ikut tes kemarin cuma 90 ribu orang," kata Muhadjir di Malang, Jawa Timur.
 
Muhadjir menjelaskan, sebanyak 117 ribu guru sudah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil PNS pada 2018 lalu. Rinciannya, 27 ribu guru untuk lingkungan Kementerian Agama, sedangkan 90 ribu guru untuk Kemendikbud.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Tes CPNS ini bersifat terbuka dan bisa diikuti oleh guru honorer maupun guru nonhonorer. Namun, tidak banyak guru honorer yang lolos menjadi PNS tersebut.
 
"Karena itu sesuai dengan undang-undang tentang ASN yang baru, maka ada jalur yang bisa digunakan guru honorer yaitu melalui PPPK. Jadi aparat sipil negara yang direkrut berdasarkan perjanjian kerja," ungkapnya.
 
Syarat pada program PPPK ini pun terhitung lebih longgar. Salah satunya syarat usia. Bila tes PNS, peserta tidak boleh berusia di atas 30 tahun, namun pada tes PPPK, peserta boleh berusia di atas 30 tahun.
 
Di sisi lain, kuota yang diajukan Kemendikbud telah disetujui oleh Kemenpan-RB untuk PPPK yakni sebesar 155 ribu guru. Tes seleksi PPPK yang kali pertama digelar ini bersifat tertutup dan khusus untuk guru honorer K2.
 
Baca:Tes PPPK Dimulai 23 Februari
 
Oleh karena itu, Muhadjir kecewa dengan minimnya peminat pada seleksi PPPK tersebut. Muhadjir menilai, minimnya peminat tersebut salah satunya karena Pemda khawatir gaji guru-guru PPPK itu nantinya akan dibebankan pada daerah juga.
 
"Padahal saya sudah sampaikan di beberapa kesempatan, akan kita usahakan gaji guru PPPK nanti dari DAU (Dana Alokasi Umum), dari Dana APBN, sebagaimana gaji guru PNS selama ini. Jadi tidak dibebankan pada daerah," jelasnya.
 
Bahkan, Mendikbud pun menyebutkan, bahwa Kementerian Keuangan tidak keberatan dengan kuota PPPK yang telah diajukan. Dia menegaskan bahwa urusan gaji guru PPPK merupakan tanggung jawab pemerintah dan harus diambil dari APBN.
 
"Mungkin beberapa daerah yang tidak mau ambil risiko, maka kemudian belum ikut kirim pegawainya. Ini mengecewakan, karena menurut saya sebaiknya ikutkan saja. Nanti soal berikutnya akan kita bicarakan," pungkasnya.

 

(CEU)
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif