ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Program Organisasi Penggerak

Poros Pelajar Nasional Usulkan Anggaran POP Dialihkan Bantu Honorer

Pendidikan Kebijakan pendidikan Merdeka Belajar
Muhammad Syahrul Ramadhan • 28 Juli 2020 15:45
Jakarta: Organisasi Poros Pelajar Nasional menilai kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tidak tepat bergulir di tengah pandemi virus korona (covid-19). Anggaran program itu pun disarankan dialihkan kepada pelaku pendidikan yang terdampak pandemi.
 
"Lebih baik dana tersebut di alokasikan bagi pelajar dan guru-guru honorer yang terdampak," kata Ketua umum PP Ikatan Pelajar Muhammadiyah Hafizh Syafa’aturahman dalam diskusi daring, Senin malam, 27 Juli 2020.
 
Menurut Hafizh, Kemendikbud juga perlu memahami kembali sejarah organisasi besar di Indonesia yang telah berkontribusi lama di dunia pendidikan. Ini tak lepas dari mundurnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menarik diri POP. Padahal, kata dia, keduanya mempunyai andil besar terhadap pendidikan nasional.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Terkhusus Kemendikbud untuk mengkaji ulang sejarah organisasi besar Indonesia yang selama ini terus fokus dalam mencerdaskan Bangsa Indonesia yang jauh sebelum negara ini merdeka," terangnya.
 
Poros Pelajar Nasional juga mendesak Kemendikbud mengeluarkan kebijakan dan turun ke lapangan untuk memberikan solusi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Khususnya, bagi anak-anak yang belum beruntung karena tidak mempunyai gawai dan akses internet.
 
Baca:Pemberian Dana POP kepada Lembaga Filantropi Diminta Dikaji Ulang
 
Kemendikbud juga dipandang perlu terjun langsung dalam melindungi dan menjaga anak-anak. Termasuk memastikan adanya akses pendidikan, baik secara tatap muka maupun daring. Poros Pelajar mengingatkan tidak semua daerah mendapatkan akses dan ketersediaan internet maupun gawai. Daerah-daerah tersebut harus diproritaskan.
 
"Ini harus diprioritaskan agar tidak terjadi kesenjangan yang nyata antara anak daerah dan perkotaan karena seluruh anak-anak di Indonesia memiliki hak yang sama untuk sekolah," lanjutnya.
 
Menurut Hafizh, Kemendikbud terlalu lambat bergerak mengatasi masalah pendidikan nasional di tengah pandemi.
 
Poros Pelajar Nasional beranggotakan ikatan pelajar sejumlah ormas di Tanah Air. Antara lain, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM), Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Ikatan Pelajar Persis (IPP), Ikatan Pelajar Persis Putri (IPPI), Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), Ikatan Pelajar Nahdatul Wathan, dan Pelajar Islam Indonesia.
 

(AGA)


FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif