Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani

Honorer: Tolong Buat Aturan Gaji Minimal dari Dana BOS

Pendidikan Guru Honorer Anggaran Pendidikan Dana Bos
Ilham Pratama Putra • 17 April 2020 14:27
Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) diminta tetap menetapkan batas minimal alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk guru honorer. Sebab, Permendikbud baru tentang petunjuk teknis (Juknis) BOS Reguler dianggap tak jelas.
 
Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler menghapus batas maksimal 50 persen alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer dengan maksud untuk membuat penggunaannya menjadi lebih fleksibel. Namun, regulasi ini dinilai tak jelas karena tidak menetapkan besaran minimal alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer.
 
Ketua Umum Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menilai, regulasi ini menjadi bias dan berpotensi membuat kesejahteraan guru honorer kembali dipertaruhkan. Boleh jadi, sekolah bisa saja mengalokasikan dana BOS dengan persentase yang lebih kecil ketimbang sebelumnya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Maksud saya, kalau tujuannya menyejahterahkan honorer tolong buat aturan yang tegas. Minimal 50 persen itu baru solusi yang tepat," kata Titi kepada Medcom.id, Jumat, 17 April 2020.
 
Baca:PGRI Minta Revisi Juknis Dana Bos untuk Guru Honorer
 
Titi bercerita, sebelum Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 direvisi, aturan batas maksimal alokasi dana BOS sebesar 50 persen untuk gaji guru honorer pun belum berjalan dengan baik. Hingga detik ini, Titi mengaku masih digaji Rp150 ribu per bulan.
 
"Di tempat saya, sampai detik ini, honor yang dibayarkan dari BOS itu, satu bulannya masih Rp150 ribu dan dibayarkan tiga bulan sekali," ucap Titi.
 
Titi mengatakan, total ada lima guru honorer di sekolahnya. Berdasarkan hitungan itu, kata Titi, alokasi untuk menggaji lima guru honorer ini hanya sebesar 15 persen dari dana BOS.
 
"Ini menjadi tidak salah, karena yang diatur (sebelumnya) batas maksimal 50 persen," ucap salah satu guru honorer SDN Banjarnegara, Jawa Tengah, itu.
 
Titi pun meminta agar Kemendikbud lebih tegas dan lugas dalam membuat aturan. Dengan regulasi yang ada sekarang, Titi tak bisa menyalahkan sekolah terkait minimnya alokasi dana BOS untuk gaji guru honorer.
 
"Saya tidak menuntut atau pun protes sama sekali ke kepala sekolah. Karena kita paham situasi sekolah kita dan Kepsek menjalankan aturan," jelas Titi.
 
(AGA)



FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif