Sekretaris Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Fitra Arda. Foto: Zoom
Sekretaris Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Fitra Arda. Foto: Zoom

PP Registrasi Cagar Budaya Akan Libatkan Masyarakat

Ilham Pratama Putra • 27 Januari 2022 16:56
Jakarta: Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. PP ini menegaskan, bahwa diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengelola cagar budaya.
 
"Hal yang positif yang pasti datang dari peraturan ini yaitu kita semua mengawal seluruh pelestarian pemajuan kebudayaan. Hal ini menjadi dasar, bagaimana masyarakat melindungi cagar budaya," tutur Sekretaris Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek, Fitra Arda dalam Silaturahmi Merdeka Belajar, Kamis, 27 Januari 2022.
 
Ia berharap terbitnya PP ini turut memperbaiki sistem manajerial perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi yang baik dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Dalam PP No. 1 Tahun 2022, juga disebutkan bahwa setiap orang yang memiliki atau menguasai Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) wajib mendaftarkan kepada bupati atau wali kota tanpa dipungut biaya.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Siapa pun yang menemukan ODCB juga wajib melaporkan temuannya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan atau instansi terkait di wilayah tempat ditemukan objek tersebut. Bagi masyarakat yang tidak memiliki ODCB pun dapat turut berpartisipasi mendorong pemilik untuk melakukan pendaftaran, memberikan informasi, membantu proses pengumpulan data, atau melakukan pengawasan terhadap proses pendaftaran.
 
"Ini menjadi cara kita memperkaya cagar budaya kita," sebut dia.
 
Baca juga:  Pemerintah Terbitkan PP Tentang Pelestarian Cagar Budaya
 
Namun perlu diperhatikan bahwa siapa pun dilarang untuk melakukan pencarian ODCB, terkecuali atas izin menteri, gubernur, atau bupati atau wali kota sesuai dengan kewenangannya. "Karena itu diharapkan Pemda juga membuat turunan aturan di Perda," tambah Fitra.
 
Ia berharap upaya pelestarian cagar budaya semakin baik dengan aturan ini. Karena objek cagar budaya ini tentunya juga akan menjadi fasilitas pembelajaran.
 
"Jadi pelastarian kita wujudkan karena kebudayaan adalah investasi jangka panjang.  Pemanfaatan yang dimaksud hanya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata," kata dia.
 
Sebelumnya, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Ini jadi aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Cagar Budaya. 
 
Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) Hilmar Farid mengatakan PP ini harus menjadi acuan pemerintah mulai pusat hingga daerah. Khususnya, instansi yang terkait dengan pengelolaan Cagar Budaya, serta masyarakat umum. Ia berharap hadirnya PP ini bisa segera berdampak pada upaya pengelolaan Cagar Budaya. 
 
"Sekaligus menjadi momentum untuk menegaskan bahwa kepedulian dan keterlibatan seluruh pihak menjadi sangat penting dalam upaya pelestarian Cagar Budaya," ujar Hilmar dalam keterangan tertulis, Senin, 10 Januari 2022.

 
(CEU)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif