Perguruan Tinggi Dipercaya Karena Tidak Memihak

Kampus Boleh Gelar Debat Capres Tapi Ada Syaratnya

Intan Yunelia 26 September 2018 16:38 WIB
Debat Capres di Kampus
Kampus Boleh Gelar Debat Capres Tapi Ada Syaratnya
Plt. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemenristekdikti, Intan Ahmad, Medcom.id/Intan Yunelia.
Jakarta:  Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyatakan bahwa perguruan tinggi boleh-boleh saja menggelar debat calon presiden (capres), namun ada syarat yang harus dipenuhi.  

Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (belmawa), Kemenristekdikti, Intan Ahmad dan seluruh jajaran di Kemenristekdikti sebelumnya sering menegaskan, bahwa perguruan tinggi merupakan institusi yang tidak boleh ada kegiatan politik praktis di dalamnya.  "Kampus harus jadi institusi nonpartisan," kata Intan di sela-sela Wisuda Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Selasa, 25 September 2018.


Namun meski begitu, untuk menggelar debat capres-cawapres di lingkungan kampus saat pemilu 2019 tidak dilarang, terlebih lagi kampus biasanya memiliki auditorium yang kapasitasnya mencukupi untuk menggelar acara sejenis itu.  "Debat capres di kampus boleh saja," kata Intan.

Hanya saja Intan mewanti-wanti agar isi debat tidak mewakili sikap kampus terhadap salah satu paslon.  Sebab menurutnya, kampus dipercaya masyarakat karena tidak memihak.  

Begitu juga dengan isi debat, kata Plt. Rektor Universitas UNJ ini, haruslah bersifat ilmiah, dalam rangka menjaga netralitas institusi pendidikan.

"Meski boleh, tapi bagusnya kampus tidak berpolitik.  Misalnya ada suatu situasi diskusi, lebih ke arah ilmiah," tegas Intan.

Baca: Menristekdikti Larang Kampanye Pileg dan Pilpres di Kampus

Pendapat Intan disampaikan, menanggapi pernyataan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pramono Ubaid Tanthowi yang mengatakan bahwa debat capres-cawapres bisa saja digelar oleh pihak di luar KPU, seperti pihak perguruan tinggi dan media.  

Hal tersebut diperbolehkan, karena KPU memiliki keterbatasan dalam menggelar debat publik.  Meski boleh digelar di luar KPU, namun harus menjunjung tinggi keadilan, seperti memberi kesempatan bicara yang sama di antara kedua paslon, dan penunjukan moderator dan lainnya yang disepakati bersama. 

Rangkaian Pemilu 2019 sudah memasuki tahapan kampanye. Kampanye bagi peserta pemilu calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, DPD, dan Pasangan Capres/Cawapres akan dimulai pada 23 September 2018 hingga 13 April 2019. Pemungutan suara akan dilakukan pada 17 April 2019.



(CEU)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id